Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Komisi IX DPR Sejalan Dengan Presiden, Tolak Nasionalisme Vaksin
Senin, 12 April 2021 11:22 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - DPR mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Pasokan vaksin sangat penting untuk bisa menekan kasus positif Corona.
"DPR tentu mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mendapatkan vaksin sesuai regulasi yang ada," kata Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene kepada wartawan, Minggu (11/4).
Indonesia salah satu negara yang mengalami tantangan dalam pengadaan vaksin setelah negara produsen membatasi penjualan vaksin ke negara lain. Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (D-8) mengajak pemimpin negara lain menolak nasionalisme vaksin.
Vaksin merupakan barang publik, sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi.
Baca juga : Ketua Komisi XI DPR Dorong Sinergi Kebijakan Demi Akselerasi PEN
Felly mengatakan, penegasan sikap Presiden dalam forum dunia tersebut amat penting.
"Komisi IX DPR sejalan dengan sikap Presiden yang menolak nasionalisme vaksin," tegas Felly.
Felly menilai, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kekurangan stok vaksin karena ada embargo dari negara produsen.
Pertama, tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Baca juga : China Ancam Jepang
Kemudian, kata Felly, pemerintah membuat penyesuaian penerima vaksin harus benar-benar tepat sasaran dan orang yang berisiko tinggi, seperti lanjut usia dan tenaga pendidik.
"Sudah saatnya pemerintah memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk pengembangan vaksin dalam negeri," tutur Felly.
Felly melihat pemerintah sudah berupaya memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19.
Dalam pemenuhan kebutuhan stok vaksin, telah dilakukan upaya diplomasi oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa membuka peluang kerja sama dengan perusahaan kandidat vaksin.
Baca juga : Komisi IX DPR Desak Banjir Bandang NTT Jadi Bencana Nasional
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jumat, 9 April, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga pasokan vaksin. Seperti negosiasi dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan juga AstraZeneca.
Pemerintah Indonesia meminta GAVI dan AstraZeneca memenuhi komitmen dalam penyediaan vaksin. Khusus terkait AstraZeneca, pemerintah sudah melakukan pembicaraan tingkat tinggi di level bilateral.
Langkah lainnya, pemerintah mendorong pengadaan vaksin gotong royong. Pengadaan untuk vaksin gotong royong saat ini sudah mendapatkan komitmen dari Sputnik, Cansino, dan Sinopharm. [REN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya