Reshuffle Hak Prerogatif Presiden, DPR Nggak Ikut-ikutan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan segera digabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan penggabungan ini, dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet jilid II.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menegaskan, reshuffle tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Karenanya, DPR akan menyerahkan sepenuhnya penentuan menteri dalam reshuffle nanti.

Baca juga : Hari Pertama Puasa, Rupiah Ikutan Lemes

"Tentunya posisi peleburan kementerian ini hanya akan dipimpin oleh satu orang. Siapa yang pas dan tepat untuk menduduki posisi tersebut, Presiden yang memiliki hak prerogratif," kata Azis, Rabu (14/4), seperti dikutip Antara.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah melakukan peleburan terhadap dua kementerian itu. Menurutnya, penggabungan itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk kepentingan riset, pemerintah akan memperkuat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Baca juga : Hasto: Reshuffle Kabinet Murni Hak Prerogatif Presiden

"Saat ini semua negara dan instansi harus memperkuat riset. Jadi, sudah tepat langkah Presiden dalam membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dia menjelaskan, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM. IPM tidak dapat meningkat jika riset dan pengembangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peningkatan IPM itu dapat dilakukan dengan melakukan latihan dari waktu ke waktu dan menempatkan seseorang yang tepat. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.