Dewan Pers

Dark/Light Mode

Senayan Minta Aparat Tindak Tegas Mafia Tanah

Jumat, 7 Mei 2021 21:34 WIB
Anggota Komisi III DPR Santoso. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi III DPR Santoso. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR Santoso menyoroti perilaku mafia tanah yang saat ini ambil keuntungan disaat perekonomian masyarakat tengah ambruk. Ia pun meminta aparat penegak hukum utamanya kepolisian untuk menyikat mafia tanah ini.

"Problem yang terjadi terhadap persoalan-persoalan alih kepemilikan hak akan tanah di masyarakat justru dialami oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Perilaku dari banyaknya mafia tanah ini tentu sangat merugikan masyarakat. Untuk itu, saya mengajak kita semua terutama Polri untuk menindak tegas mafia-mafia tanah tersebut," tegas Santoso di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (7/5).

Ia mengatakan aksi mafia ini seringkali tidak tersentuh karena adanya keterlibatan oknum aparat. Untuk itu, dia meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menindak tegas aparatnya yang ikut bermain dengan mafia tanah. "Tindak tegas tegas oknum-oknum keplisian yang jelas-jelas berpihak kepada mafia tanah tersebut," tegasnya.

Berita Terkait : Jamin Tidak Cinlok Dengan Arya Saloka

Lebih lanjut, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta ini meminta agar setiap tindakan dan kebijakan yang diambil sedapat mungkin berpihak kepada masyarakat.

Ia menyampaikan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama Tahun 2021 yang mengalami mines 0,76 persen.

Bagaimana pun, kehadiran negara, utamanya pemerintah harus hadir memberikan solusi untuk lebih menggairahkan ekonomi masyarakat bawah.

Berita Terkait : Finlandia Tingkatkan Kerja Sama Dengan UMKM Aceh

Dampak pandemi ini membuat perekonomian masyarakat terbebani. Ditambah adanya pembatasan mobilitas penduduk membuat perekonomian makin terpukul.

"Untuk itulah dalam momen menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya berharap agar pemerintah memberikan solusi, bukan hanya melarang terhadap para UMKM yang memang produk-produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ini," tegasnya.

Ia meminta pemerintah jor-joran mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor-sektor yang sangat dibutuhkan rakyat. Kegiatan kementerian lembaga yang sifatnya seremonial harus dihentikan.

Berita Terkait : Indef: Pemerintah Harus Tindak Tegas Penimbun Gula

Menurutnya sudah tidak perlu lagi acara-acara ulang tahun kementerian/lembaga. Mungkin yang hanya perlu kali perayaan HUT RI. Kemudian perayaan tentang Peringatan TNI dan Kepolisian.

"Yang lain-lain menurut saya tidak perlu. Kenapa? karena saat ini ekonomi kita sedang menurun. Lebih baik dana-dana tersebut dipergunakan untuk masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan," tegas Santoso. [KAL]