Ketua DPD Sarankan Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pengangguran

RM.id  Rakyat Merdeka - Angka pengangguran berpotensi melonjak dengan adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pemerintah diminta menghitung secara cermat dan mengantisipasi terjadinya persoalan tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, PPKM Darurat membuat sejumlah pekerjaan dan usaha semakin terpuruk.

“Ini harus jadi perhatian serius pemerintah, karena potensi meningkatan jumlah pengangguran. Potensi ini harus diantisipasi dengan baik, agar tidak terjadi dampak susulan yang merugikan negara,” ujar LaNyalla melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Baca juga : PPKM Diperpanjang, Persib Lanjutkan Latihan Mandiri

Senator asal Jawa Timur ini menguraikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Jika dijumlahkan, total angkatan kerja di Indonesia yang menganggur sejak awal pandemi 9,77 juta orang.

“Data BPS itu sebelum terjadinya lonjakan dahsyat kasus Corona yang membuat pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Darurat. Salah satu persoalan yang akan dihadapi akibat PPKM Darurat, yakni peningkatan pengangguran,” tegas mantan ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini.

LaNyalla memahami keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Jumlah kasus harian Covid-19 terus meningkat, bahkan menembus angka 50 ribu. Namun, kebijakan itu juga membawa dampak besar terhadap perekonomian masyarakat.

Baca juga : PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Permintaan Bos Kadin

Contohnya, penutupan mall membuat banyak pekerja di sektor tersebut kehilangan pekerjaan. Sebab, di luar swalayan dan toko kesehatan, semua toko dan tempat usaha harus tutup.

“Saya memperkirakan jumlah angka pengangguran terus meningkat, jika tidak disikapi cermat,” cetusnya.

LaNyalla menambahkan, pemecatan karyawan telah terjadi di berbagai daerah. Di Sumatera Utara, 7 ribu karyawan mall terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca juga : Biar Rakyat Jateng Tenang, Ganjar Pastikan Salurkan Bansos

Di Jawa Timur, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyampaikan, ratusan ribu karyawan/pekerja mall harus dirumahkan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.