RM.id  Rakyat Merdeka - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 2 Agustus 2021 mesti dimanfaatkan maksimal. Senayan meminta, kebijakan PPKM ini dibarengi dengan percepatan penyaluran bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta perluasan jangkauan vaksinasi ke masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR Rafli mengatakan, kebijakan PPKM berdampak pada mobilitas dan kegiatan usaha masyarakat, utamanya para pelaku UMKM. Bisnis terus meredup di tengah pandemi. Wong cilik sangat berharap, Bantuan Presiden untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM) segera dicairkan.

Berita Terkait : PPKM Diperpanjang, Wisata Banjarnegara Ditutup Hingga 2 Agustus

Rafli mengutip survei Bank BRI bersama BRI Research Institute kepada kurang lebih 3.043 UMKM yang mendapat bantuan. Mayoritas mengaku sangat terbantu, bahkan usahanya menjadi meningkat setelah menerima bantuan yang besarannya mencapai Rp 1,2 juta per bulan ini.

“Ada sebanyak 44,8 persen UMKM yang kapasitas dan kinerja usahanya meningkat setelah mendapat dana BPUM. Sementara 51,5 persen usahanya kembali beroperasi setelah mendapat dana dari BPUM,” kata Rafli.

Berita Terkait : PPKM Diperpanjang, Presiden Genjot Testing Dan Tracing Secara Masif

Namun demikian, politisi daerah pemilihan Daerah Istimewa Aceh ini mewanti-wanti agar penyaluran BPUM harus berbasis data. Penerima bantuan harus benar-benar valid dan tepat sasaran. Sebab, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester II Tahun 2020 menemukan, setidaknya ada 418.947 penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria.

“Ini harus segera diperbaiki pemerintah, agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran sehingga memiliki dampak nyata pada penyelamatan UMKM,” tegas Rafli.

Berita Terkait : PPKM Diperpanjang, Kapten Persib Enjoy Latihan Mandiri

Selain itu, pemerintah diharapkan segera melakukan digitalisasi UMKM. Apalagi, kebijakan PPKM mempengaruhi perilaku masyarakat melakukan transaksi jual beli.
 Selanjutnya