Senayan Minta Pemerintah Tertibkan LSM Asing Ilegal

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta pemerintah bersikap tegas kepada Lembaga Non Pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional. Beberapa lembaga asing ditengarai menyerang kebijakan nasional dengan dalih penyelamatan lingkungan. Namun, ujung-ujungnya kampanye demi kepentingan pendonor.

“Selama ini kan mereka selalu menuntut transparansi dalam kampanyenya. Seharusnya (NGO) berikan contoh dulu. Bagi yang menolak (transparansi), pemerintah bisa melarang NGO tadi beroperasi di Indonesia,” kata anggota Komisi IV DPR Effendi Sianipar di Jakarta, kemarin.

Effendi menegaskan, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai sumber dan penggunaan dana NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Apalagi jika dana tersebut berasal dari pihak asing. Sebab, tidak menutup kemungkinan, lembaga ini bekerja demi kepentingan pendonor dengan tujuan mengganggu kepentingan ekonomi nasional.

Baca juga : Syarief Hasan Minta BUMN Lain Tiru Pertamina

“LSM ini kan selalu mengatasnamakan masyarakat dan lingkungan. Tapi pertanyaannya, mewakili masyarakat mana dan bekerja untuk siapa? Kita khawatir mereka ini bekerja untuk pihak donor, bukan untuk kepentingan nasional,” tegas politisi PDIP ini.

Sebagai informasi di Kementerian Luar Negeri, ada sejumlah LSM multinasional yang beroperasi di Indonesia tetapi ilegal atau belum terdaftar. Di antaranya Environmental Investigation Agency (EIA), Mighty Earth dan Forest People Programe. Mereka tidak tercatat, namun berkegiatan di Indonesia.

Di antara lembaga internasional ini, Mighty Earth sering kali menyerang kebijakan kelapa sawit di Indonesia. Dalam sebuah artikel di situs Palm Oil Monitor berjudul “Why Is Norway Secretly Funding Attacks Against President Jokowi’s Omnibus Law?” disebutkan, ada keterkaitan Mighty Earth dan Waxman Strategies dengan Norwegian Agency for Development (NORAD) dalam rangka menekan industri kelapa sawit melalui kampanye deforestasi.

Baca juga : Produksi Terbatas, Pemerintah Terima Donasi Ribuan Oxygen Concentrator

Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menambahkan, intervensi LSM tidak boleh dibiarkan karena mengganggu kepentingan ekonomi nasional. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, komoditas seperti kelapa sawit memberikan kontribusi besar bagi devisa dan perekonomian.

Akan tetapi, mereka kerap kali membuat kampanye hitam terhadap kelapa sawit dengan berbagai isu mulai dari kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial.

“Pemerintah tidak boleh membiarkan kampanye hitam LSM terhadap sawit dan produk kehutanan. Intervensi mereka sudah terlampau jauh dan mencampuri kepentingan Indonesia,” tegas Firman. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.