Ingrid Kansil Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos

RM.id  Rakyat Merdeka - Di saat ekonomi sulit, sebagian dari rakyat miskim tidak mendapat bantuan sosial (bansos). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ingrid Kansil meminta pemerintah memperbaiki data sasaran bantuan.

Seperti kita ketahui bersama, pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga Senin (2/8).

Dari sudut pandang kesehatan, kebijakan ini dianggap bijak untuk memutus rantai penularan. Apalagi, situasinya masih memprihatinkan. Namun perlu diingat, saat ini, bukan hanya sektor kesehatan yang menjadi penting. Ketika pemerintah membatasi kegiatan masyarakat, tentu mereka yang mengais rizki secara harian akan sangat terdampak. Begitu juga bagi masyarakat yang tidak bekerja di sektor esensial dan kritikal. Karena tidak sedikit yang dirumahkan.

Baca juga : Bamsoet Minta Pemerintah Dukung Perkembangan Kompetensi Kedokteran

Wanita yang juga Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) ini menilai, masyarakat seperti mereka, perlu diberikan bantuan oleh pemerintah.

"Memang pemerintah menyalurkan berbagai bantuan. Namun sayangnya, tidak tepat sasaran, sesuai mereka yang membutuhkan," kata Ingrid dalam keterangannya, Senin (26/7).

Ingrid mengaku banyak dicurhati warga soal ini. Baik secara langsung maupun melalui media sosial. Mereka mengeluh karena distribusi bansos tidak tepat sasaran.

Baca juga : Subsidi Upah Tahan Penurunan Daya Beli

"Setiap hari, saya menerima aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan bahwa bansos pemerintah tidak adil. Karena hanya diberikan kepada orang yang itu-itu lagi. Mereka menyayangkan hal tersebut. Karena selain orang tersebut masih banyak masyarakat  yang membutuhkan bantuan," ungkapnya.

Dengan kondisi seperti ini, Ingrid menganggap penting keakuratan data. Artinya, pemerintah perlu menciptakan sistem pendataan yang terintegrasi. Dengan begitu, bansos yang disalurkan bisa tepat sasaran dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak PPKM.

Misalnya, pemerintah bisa menginstruksikan ketua RT aktif mendata warganya. Dilanjutkan ke tingkat RW hingga kecamatan. Pendataan tersebut kemudian dilaporkan ke tingkat Pemkot maupun Pemda.

Baca juga : Partai Prima Minta Pemerintah Genjot Vaksinasi Dan Bansos

"Sehingga didapat data yang jelas dan terarah untuk diberikan bantuan. Jangan lagi penerimanya itu terus, yang sebenarnya tidak layak menerima," tutur Ingrid.

Keluhan lain yang ia dapat, banyak penerima manfaat merupakan rekan, atau saudara perangkat desa. Jika hal ini yang terjadi, tentu sangat disayangkan. Sehingga, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik seperti ini.

"Praktik nepotisme seperti ini harus diperhatikan oleh pihak yang berwenang untuk segera ditindak tegas. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, diciderai tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.