Dewan Pers

Dark/Light Mode

Soal Data Kematian, Wakil Ketua MPR: Diperbaiki, Bukan Malah Dihilangkan!

Rabu, 11 Agustus 2021 19:56 WIB
Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. (Foto: Ist)
Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pasalnya, indikator kematian akibat Covid-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.

Syarief menilai, harusnya pemerintah memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian. "Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update, maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan. Bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM," ungkap Syarief dalam keterangannya kepada RM.id, Rabu (11/8).

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan, angka kematian harian pada hari pertama perpanjangan PPKM, Selasa (10/8) mencapai 2.048 kasus. Sehingga totalnya menjadi 110.619 kasus kematian akibat Covid-19. Sementara itu, kasus positif harian mencapai 32.081 kasus dari 99.387 orang yang dites. Angka ini harusnya menjadi acuan di dalam menentukan PPKM Level 4 dan 3 di daerah-daerah yang memiliki kasus positif dan kematian cukup tinggi.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan.

Berita Terkait : KPK Duga Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Tahu Jual Beli Tanah Munjul

"Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran Covid-19 di daerah. Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian," ungkap Syarief.

Syarief menilai, tidak hanya indikator kematian, indikator jumlah orang yang ditesting juga perlu dijadikan variabel dalam menentukan pembatasan. Melalui jumlah orang yang ditesting, dapat mengetahui positivity rate di setiap daerah. Olehnya karenanya, jumlah kematian dan jumlah orang yang ditesting harusnya dijadikan sebagai variabel dalam menentukan level PPKM.

Syarief juga menilai, langkah pemerintah menghilangkan indikator kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan pemerintah.

"Langkah ini menunjukkan Pemerintah tidak mampu mengendalikan Covid-19, kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah, dan tidak memiliki sistim database satu pintu terkait data Covid-19 di daerah sehingga data kematian tidak update," ungkapnya.

Berita Terkait : Wakil Ketua MPR: PPKM Dilonggarkan, Jangan Euforia Kebablasan!

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendesak pemerintah untuk tidak mengurangi jumlah orang yang ditesting. Jumlah orang yang ditesting masih di bawah 100 ribu. Padahal, perlu memperbanyak testing untuk bisa memutus laju penyebaran dan melokalisir Covid-19 sehingga tidak terus menerus menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengumumkan, pemerintah akan menghapus angka kematian akibat Covid sebagai komponen penilaian situasi pandemi di suatu wilayah.

Ini dikatakan LBP saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (9/8).

Alasannya, ditemukan masalah dalam input data akumulasi dari kasus kematian beberapa pekan sebelumnya. LBP yang merupakan Koordinator PPKM Level 4 Jawa-Bali menyebut, delay data kematian menyebabkan distorsi penilaian levelling daerah.

Berita Terkait : Sidang Tahunan MPR Hanya Akan Dihadiri 60 Orang

Menurutnya, alur data pencatatan kematian di Indonesia masih belum real time. Dikatakannya, kematian yang diumumkan harian oleh pemerintah, bukan kumulatif kasus di hari yang sama, melainkan sumbangan beberapa kasus kematian yang terjadi di beberapa hari sebelumnya. [FAQ]