BPIP Di BRIN Pastikan Pancasila Jadi Sumber Riset & Inovasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berpandangan bahwa pro dan kontra keputusan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mengangkat dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seharusnya tidak perlu terjadi. Kata sebagian pihak, mestinya Dewan Pengarah BRIN diketuai oleh seseorang dengan kaliber ilmuwan peneliti terkemuka.

Namun, kata Basarah, untuk bisa memahami pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, maka kita harus melihat kembali konstruksi hukum UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinasiptek) dan Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN.

"Dalam UU Sinasiptek, Pancasila merupakan rambu filosofis dan normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 5 huruf a UU Sinasiptek, yang mengatur bahwa olmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai ideologi Pancasila," kata Basarah dalam keterangannya, Jumat (15/10).

ketua DPP PDI Perjuangan tersebut melanjutkan, kebebasan akademik dalam pelaksanaan riset dan inovasi tidak berada dalam ruang hampa. Melainkan perlu dimaknai sebagai pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Upaya ini penting dilakukan untuk  mencegah riset-riset yang tidak selaras dan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga : Stafsus BPIP: Pendidikan Pancasila Bisa Persempit Ruang Gerak Terorisme

Misalnya riset-riset tentang hak azasi manusia yang mengembangkan tentang legalisasi pernikahan sejenis seperti diberlakukan beberapa negara barat, penguatan kebebasan manusia untuk tidak ber-Tuhan. Kemudian, riset perihal dukungan pada liberalisasi politik, misalnya saja sistem pemilu free fight liberalism yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Juga riset liberalisasi ekonomi yang mendukung negara sebatas hanya sebagai penjaga malam yang mengancam ekonomi kerakyatan. Jelas sekali riset-riset seperti tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," kata Doktor Hukum lulusan Universitas Diponegoro tersebut.

Selain UU Sinasiptek, aturan lain yang  juga perlu dipahami adalah, ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang berbunyi Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.

"Menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Saya garis bawahi di sini adalah Berpedoman pada nilai-nilai Pancasila," kata Basarah.

Baca juga : Lewandowski Ngerasa Pantas Didaulat Jadi Pemain Terbaik Dunia

Lalu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila".

"Sehingga dengan demikian, pengangkatan Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bukan secara pribadi tetapi mewakili lembaga BPIP dan hal itu sudah sesuai dengan konstruksi hukum. Ibu Mega saat ini sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang berperan sentral menjaga dan mengarahkan agar Pancasila tetap menjadi sumber dan pedoman riset dan inovasi nasional," tegas anggota Komisi Pendidikan DPR itu.

Terakhir, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR ini menyinggung pentingnya perpaduan antara keahlian teknokrais dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional. Untuk itulah, Megawati juga didampingi 9 tokoh lain masuk Dewan Pengarah BRIN yang akan memastikan BRIN, berjalan sesuai amanat peraturan yang memayunginya.

Ada menteri keuangan dan Menteri Bappenas. Ada Prof. Sudhamek yang dikenal sebagai pebisnis berpengalaman, Prof. Emil Salim yang jago ekonomi, Prof. Adi Utarini di medis dan kedokteran, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo yang pernah meraih gelar best rector in Asia dan jago TI, Tri Mumpuni yang berpengalaman melayani masyarakat dalam menyediakan listrik mikrohidro, Bambang Kesowo seorang birokrat berpengalaman, dan I Gede Wenten guru besar ITB bidang teknik kimia.

Baca juga : BPIP Bumikan Pancasila Di Negeri Serambi Mekkah

Di sinilah, kata Basarah, tampak kolaborasi yang memadukan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan teknokratis untuk saling menunjang dan melengkapi satu sama lain. Bung Karno sendiri di Pidato HUT RI 17 Agustus 1966 telah memberikan contoh bagaimana upaya membangun bangsa, membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun Jiwa Bangsa.

"Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada Jiwa yang besar, tidak akan dapat mungkin mencapai tujuannya. Inilah perlunya, Nation and Character Building," sambung Basarah.

Ditegaskannya, pembangunan nasional yang tidak berpijak pada ideologi bangsanya sendiri, maka bangsa tersebut akan rapuh dan terombang ambing kehilangan arah. Sebaliknya, jika ideologi tanpa adanya perencanaan yang dilandasi riset dan inovasi, maka cita-cita bangsa tersebut hanya akan menjadi utopia. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.