Banteng NTB Ngebet Juara Tiga Kali Pileg

 Sebelumnya 
Menurut dia, pilar-pilar PDIP di eksekutif dan legislatif harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan prorakyat. “Tugas kader partai di eksekutif dan legislatif, melalui program Pemerintah Daerah agar memastikan alokasi anggaran dan program untuk dapat menyangga kehidupan rakyat dan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra NTB telah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Hasilnya,merekomendasikan tujuh kadernya diusung pada Pilkada 2024.

Nama-nama yang direkomendasikan itu rencananya akan diserahkan ke DPP Partai Gerindra. “Rekomendasi ini akan kita teruskan ke DPP,” papar Ketua Partai Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri.

Baca juga : Erick: Tak Bicara Pilpres

Pada 14-15 Januari lalu, Gerindra menggelar Rakerda di Senggigi, Lombok Barat (Lombar). Dalam rakerda itu dihasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya, Gerindra NTB akan meneruskan nama kader yang akan diusung di Pil kada 2024 kepada DPP Gerindra.

Adapun nama kader yang direkomendasi ke DPP, yakni Sekretaris Partai Gerindra NTB Ali UsmanAl-Khairi sebagai calon Gubernur NTB, Ketua Partai Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri (calon Bupati Lombok Tengah), Ketua Gerindra Lobar Nauval Furqoni Farinduan (calon Bupati Lombok Barat), Ketua Partai Gerindra Lombok Timur Khairul Warisin (calon Bupati Lombok Timur), Ketua Partai Partai Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) Danny Karter Febrianto (calon Bupati KLU).

Kemudian, Ketua Partai Gerindra Sumbawa Barat Iwan Pandjinata (calon Bupati Sumbawa Barat), dan Wakil Bupati Bima Dahlan M Noer (calon Bupati Bima).

Baca juga : Banteng Nanduk Banteng, Yang Rugi Juga Banteng

Sedangkan untuk kabupaten dan kota lainnya, belum memutuskan. Seperti Kota Mataram, Sumbawa, Dompu, dan Kota Bima.

Selain itu, dalam Rakerda Gerindra NTB itu juga diputus kan untuk merekomendasikan dan mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto agar maju sebagai calon Presiden (Capres) 2024.

Sementara, Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Gerindra Bambang Kristiono menyebut, rekomendasi itu bisa saja berubah di menit terakhir menjelang penetapan calon kepala daerah nanti.

Baca juga : Pemerintah Kudu Cabut IUP Pengusaha Batu Bara Nakal

“Ini sangat tergantung dari dinamika politik. Dipastikan DPP tetap akan memperhatikan dan memprioritaskan usulan daerah,” tutup anggota DPR ini. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.