Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tak Salahi Aturan

Partai Garuda: Penunjukkan Luhut Urusi Migor Hak Prerogatif Presiden

Senin, 30 Mei 2022 15:11 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. (Foto: Ist)
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menugaskan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengurusi persoalan minyak goreng dinilai tidak melanggar aturan apa pun.

Soalnya, penunjukkan tersebut, adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta hal itu tidak perlu dipermasalahkan.

Berita Terkait : Kemendagri Genjot Pembangunan & Modernisasi Irigasi Daerah

"Kenapa ada yang mempermasalahkan ketika Presiden Jokowi menugaskan Luhut dalam beberapa tugas? Apakah hal itu melanggar aturan? Ternyata tidak melanggar aturan. Kalau tidak, lalu kenapa dipermasalahkan? Apalagi yang dipermasalahkan adalah hak prerogatif presiden, maka semakin aneh lagi," ujar Teddy, di Jakarta, Senin (30/5).

Teddy yakin, jika bukan Luhut Binsar yang diberikan tugas mengurusi persoalan minyak goreng, maka tidak ada yang bisa memberikan nama lain.

Berita Terkait : Partai Garuda Ingatkan Buruh Jangan Sampai Langgar Hukum

"Kalau ada yang memberikan nama, maka nama itu akan dianggap tidak pantas oleh orang lain. Karena setiap orang punya pandangan berbeda," ungkapnya.

Karena itu, menurutnya, tidak ada ukuran pantas atau tidaknya seseorang ditunjuk untuk membidangi suatu masalah yang memang butuh penyelesaian cepat seperti urusan minyak goreng. Terpenting, adalah memberikan pengawasan terhadap hasil kerjanya.

Berita Terkait : Di Depan Mahasiwa UI, Luhut Ngaku Tak Pernah Usul 3 Periode

"Mengkritisi hasil kerja, itu wajar. Tapi mengkritisi kewenangan orang lain yang tidak melanggar aturan, itu kurang ajar," sindirnya.
 Selanjutnya