Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Beda Dengan Sri Lanka
Partai Garuda: Pejabat Di Indonesia Tak Bangun Dinasti Politik, Itu Demokrasi
Sabtu, 16 Juli 2022 13:12 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Garuda mengkritisi pihak-pihak yang menyamakan dinasti politik di Sri Lanka dengan para pejabat yang memiliki hubungan di Indonesia.
"Hal yang dicari-cari oleh para badut politik. Demi memuaskan hawa nafsu, mereka samakan antara demokrasi dengan dinasti politik," ujar Wakil Ketua Partai Garuda Teddy Gusnaidi, dalam siaran pers, Sabtu (16/7).
Untuk diketahui, Presiden Srilanka Gotabaya Rajapaksa memboyong keluarganya dalam pemerintahan. Mahinda diangkat Gotabaya sebagai Perdana Menteri dan saudara kandung lainnya memegang jabatan kunci.
Baca juga : Partai Buruh Desak Aturan Cuti Melahirkan 6 Bulan
Kakaknya, Basil, ditunjuk sebagai menteri keuangan, Adiknya, Chamal, dipilih menjadi menteri irigasi. Selain itu, putranya, Namal, diangkat menjadi menteri olahraga dan pemuda.
Sementara di Indonesia, keluarga para pejabat mengikuti pemilihan umum untuk menjadi anggota legislatif atau kepala daerah.
"Anak Presiden menjadi kepala daerah, anak kepala daerah menjadi anggota DPR/DPRD, apakah itu dinasti politik? Jika itu dinasti politik, artinya UUD 45 disalahkan karena berdasarkan pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan," tuturnya.
Baca juga : Masuk Hitungan Negara Sahabat, Indonesia Dipastikan Kebagian Pasokan Pupuk Rusia
Belum lagi, lanjut Teddy, berdasarkan UU HAM, bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara.
"Apakah para badut politik mau katakan bahwa UUD 45 dan UU HAM mengarahkan untuk dinasti politik?" sindir Teddy.
"Kebencian merasuki mereka sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana dinasti politik dan mana yang namanya demokrasi," sambung Juru Bicara Partai Garuda itu, sekaligus menutup pernyataannya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya