Ganjar: Isinya Aspirasi Warga Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi kantor DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataannya siap menjadi capres 2024.

Dalam kesempatan itu, Ganjar terekam kamera sempat menyerahkan amplop cokelat kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Ganjar menjelaskan, map cokelat itu berisi dokumen aspirasi dari warga Papua yang menemuinya.

“Pagi, saya didatangi mama-mama Papua di rumah saya. Dan mereka menyampaikan ada problem pembangunan yang ada di sana,” kata Ganjar, Senin (24/10).

Baca juga : Bos Jasa Raharja Dapat Tanda Kehormatan Bhayangkara Lalu Lintas Polri

Ia membawa amplop tersebut berbarengan dengan agenda pemanggilannya oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

“Karena hari ini saya dipanggil Sekjen, dipanggil pak Komar (Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP) dan beliau dari sana jadinya saya kasihkan ke beliau. Itu urusan pembangunan saja,” tutur Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan sekira pukul 16.00 WIB. Adapun pemanggilannya ke Kantor DPP PDI Perjuangan itu tertuang dalam surat bernomor 4545/IN/DPP/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 perihal untuk klarifikasi pernyataannya soal pencapresan.

Baca juga : KSP Pimpin Penyerahan Program Pemberdayaan Reforma Agraria Ke Warga Jatim

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Ganjar Pranowo terkait pernyataannya siap menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, keputusan sanksi yang dijatuhkan kepada kader partai berlambang kepala banteng itu berdasar penilaian organisasi.

“Supaya keadilan ditegakan ke seluruh anggota. Kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” ucap Komarudin.

Baca juga : Erick Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM

Pernyataan Ganjar soal pencapresan dianggap menjadi bersifat ambigu dan masyarakat bisa salah pemahaman. Walaupun tindakan itu tidak melanggar aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) partai PDIP.

“Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi. Tapi, pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik,” imbuh Komarudin. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.