Dark/Light Mode

DPP PPP: Tak Memungkinkan Gelar Muktamar Di Tengah Proses Pilkada

Jumat, 8 November 2024 06:56 WIB
Juru bicara DPP PPP, Usman Muhammad Tokan. Foto: Istimewa
Juru bicara DPP PPP, Usman Muhammad Tokan. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Pimpinan Majelis Dewan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Plt Ketua Umum Mardiono meminta segera menggelar Muktamar. Permintaan tersebut disampaikan lewat surat resmi tertanggal 26 Oktober 2024 lalu.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menegaskan, tak memungkinkan bila Muktamar digelar dalam waktu segera. Sebab, saat ini tengah dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Juru bicara DPP PPP, Usman Muhammad Tokan menyatakan, butuh proses untuk menentukan kapan dan di mana Muktamar digelar. Proses pertama, menggelar terlebih dahulu rapat harian untuk menentukan kapan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Nah dalam Mukernas ini, akan ditetapkan tanggal Muktamar.

"Untuk menentukan Muktamar itu ada proses bertahap. Tidak bisa langsung tentukan," ungkap Usman Tokan saat berbincang dengan RM.id, Jumat (8/11/2024).

Baca juga : OJK: Stabilitas Sektor Keuangan Terjaga Di Tengah Meningkatnya Risiko Geopolitik

Donnie Tokan, sapaan karib Usman Muhammad Tokan menegaskan, agenda Muktamar harus ditentukan lewat forum Mukernas. Namun, kata Donnie, jadwal Mukernas harus dibahas terlebih dahulu lewat rapat pengurus harian.

Diakui Donnie, memang ada cara lain menggelar Muktamar. Jika dua pertiga seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP meminta digelar Muktamar. "Tetapi itu dalam keadaan luar biasa. Sekarang kan normal saja," sebutnya.

Ditekankan Donnie, tanpa surat desakan dari majelis dewan, DPP sudah merencanakan Muktamar akan digelar awal 2025. Antara Januari atau Februari.

Intinya, kata Donnie Tokan, Muktamar tak bisa digelar saat ini. Sebab, seluruh struktur sedang berjuang memenangkan kontestasi Pilkada 2024.

Baca juga : APP Dan BRIN Melakukan Pelepasliaran Ikan Baung Di Sungai Payongek

Tahapan Pilkada Serentak ini, tegas Donnie tak berakhir sampai hari pencoblosan 27 November 2024. Masih ada proses panjang hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apalagi ada Ketua DPC dan DPW yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Semua energi sedang fokus tahapan Pilkada," tuturnya.

Ditegaskan Donnie, surat dari pimpinan majelis Dewan Partai kepada Mardiono tak berarti ada persoalan di internal partai. "Jadi tujuannya sebenarnya sama. Memang kita akan Muktamar untuk perbaikan partai," tegasnya.

Diketahui, surat yang dimaksud ditandatangani oleh lima pimpinan majelis DPP PPP, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq.

Baca juga : Aplikasi Muzz, Mungkinkan Pengguna Cari Jodoh Dengan Tepat

Menurut Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis. Ia mengatakan surat tersbebut mengingatkan Plt. Ketum agar segera melakukan persiapan Muktamar mulai November tahun ini karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025.

"Ada keperluan segera dilakukan konsolidasi nasional mengingat PPP tak lolos Senayan (DPR RI). Dan ini masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi karena masa jabatan Plt malah lebih lama daripada ketua umum definitif," tutur Romi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.