Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
Politisi kelahiran Padang, Sumatera Barat itu bilang, regenerasi di tubuh PDIP sudah berjalan secara alami di berbagai tingkatan kepengurusan dan legislatif.
Oleh karena itu Sukur memastikan tidak ada khawatiran soal masa depan partai, jika Megawati tidak lagi menjabat sebagai ketua umum.
Namun, alumni Universitas Generasi Muda (UGM) itu menilai, dalam situasi politik nasional yang penuh dinamika, PDIP tetap membutuhkan sosok yang memahami betul jati diri partai. Apalagi, Megawati telah menunjukkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi prinsip kebangsaan, bahkan di tengah berbagai tekanan dan godaan politik.
“Dalam proses Pillpres, Pilkada, beliau tak pernah mengutamakan kepentingan personal. Itu tidak gampang. Tapi ketua umum kami tetap pada prinsip, yaitu semua untuk bangsa dan partai,” tukasnya.
Baca juga : Program Tebus Ijazah Sekolah Dapat Apresiasi
Dalam kesempatan ini, Sukur juga menjawab spekulasi tentang kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Megawati di Teuku Umar. Menurutnya, sistem parlementer yang dianut Indonesia tidak mengenal oposisi tapi kerja sama politik untuk memerintah.
"Dan PDIP sudah memutuskan berada di luar pemerintahan, tetapi bukan untuk merusak,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan PDIP di luar kabinet adalah dalam kerangka menjaga keseimbangan. Partainya tetap akan mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun akan bersikap tegas jika ada kebijakan yang dinilai merugikan.
“Kalau bagus untuk rakyat kami akan berada di garis depan untuk mendukung, tapi kalau menyusahkan rakyat kami akan katakan tidak,” tegasnya.
Baca juga : Kalah Lawan Kotak Kosong, Mantan Wali Kota Maju Lagi
Menurutnya, pertemuan Megawati dengan Prabowo, sebagai langkah silaturahmi antar pemimpin bangsa, bukan lobi-lobi politik praktis apalagi politik dagang sapi. Sebab, dukungan terhadap pemerintahan tidak harus diwujudkan dengan posisi menteri.
“Kalau ukuran dukungan itu soal berapa menteri, ya itu bukan dukungan sejati. Bisa saja ada yang dapat menteri tapi nusuk dari belakang. Lebih baik seperti kami, di luar, tapi tetap memberi ide untuk kebaikan rakyat,” ujarnya.
Dikatakan, publik tidak seharusnya melihat pertemuan tersebut dengan kacamata sempit yang sarat kalkulasi untung-rugi. Sukur menyesalkan, jika pertemuan tokoh bangsa selalu diasumsikan sebagai barter kepentingan kekuasaan.
“Kalau kita melihatnya sebagai pertemuan dagang sapi, siapa bawa apa, siapa tawar apa, siapa minta apa ya, maka sempit sekali cara pandangnya. Ini bukan lobi politik transaksional,” tegasnya.
Baca juga : Kejagung Masih Teliti Unsur Korupsi
Pemilik nama lengkap Sukur Hamonangan Nababan ini juga menyebut kemungkinan pertemuan lanjutan antara Megawati dan Prabowo sangat terbuka, mengingat tidak ada konflik pribadi di antara dua tokoh bangsa tersebut. Justru, dialog antar-pemimpin seperti itu penting untuk membicarakan masa depan bangsa.
"Pertemuan seperti itu bagus. Kalau dua tokoh yang tidak ada persoalan pribadi bertemu, diskusinya pasti lebih jernih. Tapi kalau sudah ada konflik personal, pasti akan sulit,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya