Bahlil: PLTU Bisa Pensiun Besok, Asal Dananya Ada

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah siap mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara kapan pun.

Namun, kesiapan itu hanya jadi isapan jempol jika lembaga donor internasional yang selama ini gencar menyerukan transisi energi, tak juga menepati janji memberikan dukungan pendanaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyuarakan kegelisahan pemerintah terhadap belum jelasnya komitmen pendanaan transisi energi dari lembaga keuangan dan donor internasional.

Padahal, Indonesia telah berkomitmen mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Dalam acara Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025–2034 di Jakarta, Senin (26/5/2025), Bahlil menegaskan, pemerintah tak keberatan mengakhiri operasional PLTU batubara.

Baca juga : Pemprov DKI Disarankan Tiru Belanda Dan Inggris

Namun, dia menekankan pentingnya pembiayaan konkret. “Mau pensiun boleh, besok pagi saya pensiunkan juga bisa. Tapi ada nggak lembaga donor yang mau membiayai? You kasih dong uangnya, pasti kami pensiunkan,” tegas Bahlil.

Menurutnya, transisi energi tidak bisa hanya dibebankan kepada negara berkembang seperti Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyindir negara-negara dan lembaga donor yang gencar memberi tekanan, tapi tak kunjung mengucurkan dana.

“Kalian wartawan harusnya juga tanyakan ke bank-bank internasional yang merasa mau kasih duit ke Indonesia. Kasih sini. Kasih uang, kasih bunga murah, ane pensiunkan PLTU,” cetusnya.

Bahlil menolak jika transisi energi harus ditopang dari anggaran negara atau memaksa PLN menanggung beban baru.

Baca juga : Prabowo Puji Kinerja Menko, Kapolri, Menhub Dan Panglima

Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun penerbitan surat utang baru oleh PLN bukanlah solusi yang adil.

Dia bahkan menyindir ketimpangan kebijakan global dalam isu transisi energi. Di saat negara maju mendesak penghapusan batubara, mereka masih mengandalkannya untuk pembangkit listrik.

“Kita itu harus merah putih. Harus tahu negara lagi kelebihan apa kekurangan. Jangan seolaholah penggunaan batubara untuk pembangkit itu haram, tidak boleh digunakan. Eropa saja masih banyak yang pakai batubara untuk PLTU,” kata mantan Menteri Investasi itu.

Pemerintah, lanjut Bahlil, tidak ingin membebani rakyat dengan tambahan biaya atau meminta subsidi maupun pengurangan keuntungan PLN hanya demi mempensiunkan PLTU.

Baca juga : Menhub Dudy Temui Gubernur Yogyakarta Bahas Penanganan Arus Balik

Bahlil menyebut Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai contoh lembaga yang pernah menjanjikan pendanaan transisi energi sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 301 triliun.

Sebagaimana disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022. Namun, hingga kini realisasi bantuan dana yang dijanjikan, masih minim.

Dia pun mengingatkan, selama kebutuhan listrik nasional belum sepenuhnya tercukupi dengan energi baru dan terbarukan, maka PLTU berbasis batubara masih akan digunakan. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.