Temui Gubernur Pram, KSPSI-KSPI DKI Jakarta Bahas Isu Ketenagakerjaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DKI Jakarta dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta menggelar audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balaikota, Rabu (24/9/2025).

Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta Wiliam Yani Wea menjelaskan, ada tiga poin utama yang dibahas dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut. Pertama, terkait sistem pengawasan ketenagakerjaan di Jakarta.

"Mengenai pengawas ketenagakerjaan, kami harapkan selain dari Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ada dari ad hoc. Kami harap ada pengawas di luar ASN," kata Wiliam.

Baca juga : Pedagang Kecil Resah Raperda KTR DKI Jakarta Kurangi Omzet Penjualan

Kedua, mengenai fenomena ekonomi berbasis platform digital. Menurutnya, Pemprov perlu memberi perhatian lebih terhadap aplikasi populer seperti YouTube dan TikTok.

Bahkan, KSPSI mendorong Pemprov DKI Jakarta mengembangkan aplikasi serupa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

"Generasi sekarang banyak tergantung pada TikTok dan YouTube. Jika kedua aplikasi itu ditutup, ribuan anak muda akan kehilangan sumber pekerjaan sebagai influencer maupun pelaku marketplace," jelasnya.

Baca juga : Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa, Tuntut DPRD DKI Jakarta Evaluasi Tunjangan

Selain itu, Wiliam juga mengusulkan agar Gubernur Pram menambah staf khusus di bidang ketenagakerjaan guna membantu buruh di Jakarta.

Senada, Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, mengungkapkan pertemuan dengan Gubernur Pram berlangsung ramah dan interaktif.

Dalam kesempatan itu, pihaknya menyuarakan agenda perjuangan KSPI dan KSPSI, yakni penghapusan outsourcing serta penolakan upah murah (Hostum).

Baca juga : Gubernur Pramono Pastikan Jakarta Sudah Kembali Pulih

"Tadi kami sampaikan terkait formula UMP DKI Jakarta 2026 dan ditindaklanjuti Pak Gubernur," ungkap Winarso.

Terkait penetapan upah, ia menyebut Gubernur Pram memiliki semangat untuk memastikan keputusan UMP 2025 sesuai jadwal, sehingga tidak lagi menimbulkan kegaduhan.

"Terkait inflasi 3,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen, akhirnya mengerucut pada kenaikan UMP di kisaran 8,5 sampai 10 persen," jelasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.