Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari strategi diplomasi yang disesuaikan dengan tantangan global saat ini.
Menurut Saan, frekuensi lawatan Presiden tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan Pemerintahan sebelumnya karena setiap periode kepemimpinan memiliki kebutuhan, prioritas, dan pendekatan diplomasi yang berbeda.
“Setiap Pemerintahan memiliki strategi, urgensi, dan kepentingan yang berbeda dalam menjalankan diplomasi serta membangun hubungan dengan negara-negara sahabat,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, kebijakan luar negeri suatu Pemerintahan selalu dipengaruhi kondisi domestik dan perkembangan geopolitik internasional yang terus berubah. Karena itu, pendekatan diplomasi yang dijalankan setiap presiden tidak dapat disamakan.
Saan menilai kondisi global yang penuh ketidakpastian saat ini menuntut Indonesia memperkuat hubungan dengan berbagai negara melalui diplomasi yang lebih aktif dan intensif.
Baca juga : OJK & LPS Perkuat Tata Kelola Sistem Keuangan
“Situasi hari ini mengharuskan Presiden membangun hubungan baik secara lebih intensif dan lebih serius. Karena memang terkait dengan kondisi di dalam negeri maupun kondisi global yang dinamikanya sangat tinggi,” katanya.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu menegaskan, penilaian terhadap kunjungan luar negeri Presiden tidak seharusnya hanya didasarkan pada jumlah perjalanan yang dilakukan.
“Tidak bisa dikomparasikan begitu saja, seakan-akan Presiden terlalu sering ke luar negeri. Yang harus dilihat adalah urgensi, kepentingan, dan tujuan strategis dari setiap kunjungan tersebut,” tegasnya.
Menurut Saan, diplomasi tingkat tinggi menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Karena itu, dia berpandangan langkah Presiden Prabowo memperkuat diplomasi internasional merupakan kebutuhan strategis nasional yang harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas.
Baca juga : Harga CPO Melonjak, HET MinyaKita Menghitung Hari
“Kita harus melihat kunjungankunjungan tersebut dalam konteks kepentingan bangsa dan tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia,” pungkasnya.
Pernyataan Saan disampaikan merespons perdebatan publik terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Prabowo, tercatat telah melakukan sekitar 49 kunjungan ke luar negeri sejak awal masa Pemerintahannya pada Oktober 2024 hingga April 2026.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengusulkan agar Presiden lebih memanfaatkan teknologi komunikasi digital untuk mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri.
Melalui akun media sosial X miliknya, Dino menilai penggunaan video conference atau telepon dapat menghemat anggaran negara secara signifikan tanpa mengurangi substansi komunikasi antarpemimpin negara.
“Dengan satu video call yang bernilai Rp 0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar rupiah dari perjalanan luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” tulis Dino.
Baca juga : DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Usulan tersebut mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Teddy menegaskan Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan publik, namun meminta agar capaian hasil lawatan luar negeri Presiden juga diperhatikan secara objektif.
“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tetapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” ujar Teddy, Senin (1/6/2026).
Teddy menjelaskan berbagai kunjungan Presiden Prabowo telah menghasilkan sejumlah kerja sama strategis dan dilakukan dengan jumlah rombongan yang lebih efisien dibandingkan periode sebelumnya.
Menurutnya, diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo juga mengedepankan pendekatan personal yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh komunikasi virtual.
“Perlu kedekatan pribadi dan kedekatan emosional antarpemimpin. Itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan atau seremonial. Kita harus melihat apa yang sudah dicapai,” tegas Teddy. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
