Jokowi Kick Balik Prabowo

 Sebelumnya 
“Saya tidak tahu, itu perkiraan (dia) kali. Tapi ya sudahlah, komentar politisi saya tidak bisa (tanggapi),” kata Darmin di kantornya. Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang siap mengusut dugaan kebocoran anggaran seperti yang disampaikan Prabowo.

Hanya saja, KPK perlu menerima laporan secara detail. Apabila ada fakta dan informasi utama terkait kebocoran anggaran tersebut, dapat dikirimkan ke KPK. Dia mempersilakan siapa saja untuk melapor kepada KPK jika mengetahui adanya kebocoran anggaran tersebut.

Baca juga : KH Maruf Amin: Emang Saya Pacul

Terkait mekanisme pelaporan, Saut mengatakan pelapor bisa menggunakan fasilitas yang ada. Seperti menelepon ke nomor 198. Jika sudah menelepon, KPK memastikan akan melindungi pelapor.

Menurutnya, isu kebocoran anggaran harus dicek secara detail. Pos mana saja yang mengalami kebocoroan. “APBN kan luas, apa saja di mana saja, gaji pegawai negeri juga APBN. Jadi yang mana dimaksud? Kalau pengadaan barang dan jasa tentu harus detail 5W+1H nya,” jelas Saut.

Baca juga : Ratusan Tokoh & Relawan Jokowi Siap Rontokkan Lumbung Suara Prabowo

Jukam BPN Prabowo-Sandi, M Syafi’i mengatakan, tidak perlu lagi mengungkap data kebocoran anggaran. Pasalnya, Wapres Jusuf Kalla sudah mengakui adanya kebocoran tersebut. “Jadi kalau dia (JK) secara internal yang duduk sebagai wapres sudah berkomentar seperti itu, saya kira ini tidak perlu data lagi. Sudah menjadi rahasia umum,” kata Syafi’i.

Syafi’i berharap pemerintah komitmen menggunakan anggaran negara seefisien mungkin. Dia ingin anggaran negara tak digunakan untuk pembangunan yang sia-sia.

Baca juga : Ditinggikan Jokowi, Direndahkan Prabowo

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, tantangannya Jokowi adalah bagian dari perubahan strategi kampanye. Dari yang awalnya bertahan menjadi menyerang. Tak ada alasan Prabowo mengelak.

Cara yang paling elegan membuktikan tuduhan itu memang melaporkannya kepada KPK. Apakah benar ada dugaan kebocoran sampai Rp 500 triliun atau tidak. “Kubu Prabowo tentu saja dapat melakukannya. Mereka bisa membawa data-data sekaligus melaporkan kasus itu kepada KPK,” kata Ray, kemarin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.