Elite Demokrat Ingatkan Pemerintah Siap-siap Hadapi Krisis Pangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Departemen Pertanian, Kehutanan dan Kemaritiman DPP Partai Demokrat, Muslim, mengingatkan pemerintah bersiap menghadapi musim kemarau dan krisis pangan saat pandemi Covid-19. Petani harus diberikan perhatian, demi tercapai ketersediaan pangan.

“Beberapa bulan ke depan stok pangan mungkin habis. Pemerintah harus betul-betul mengantisipasi ini,” ujar Muslim kepada RMco.id, Senin (11/5).

Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Juli dan menurun hingga September. Situasi ini semakin pelik kala virus corona tengah melanda Indonesia.

Baca juga : Data Bansos Kok Hancur-hancuran

Menurut Muslim, petani saat ini perlu mendapatkan bantuan. Pandemi corona membuat banyak petani kesulitan menjual hasil pertanian. Alhasil, mereka terpaksa menjual kepada pihak ketiga alias tengkulak dengan harga jual yang murah.

“Di pasar harganya mahal, tetapi di petani murah. Miris. Kita meminta pemerintah hadir menyerap ini,” tegasnya.

Muslim mengatakan, menilik prediksi Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Mei akan terjadi krisis pangan dunia. Termasuk Indonesia, yang juga terdampak corona. Berdasarkan data, dia memprediksi stok beras akan menipis hingga September 2020.

Baca juga : Mbak Rerie Minta Pemerintah Belajar dari Vietnam Tangani Covid-19

Sekalipun saat ini pemerintah mengklaim memiliki 1,6 juta ton beras, namun Muslim meragukan itu.

Jika nantinya beras langka, maka di Indonesia akan mengalami kenaikan harga. “Tidak hanya beras, gula misalnya. Belakangan mahal hingga Rp 20 ribu per kg, sekarang stabil Rp 15 ribu karena impor dari Thailand. Harusnya kan Rp 12 ribu. Urusan pangan ini memang harus diawasi betul,” katanya.

Anggota DPR ini pun mendesak pemerintah segera memberikan bantuan langsung kepada petani. Misalnya sembako atau uang tunai. Termasuk melibatkan petani dengan program padat karya dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca juga : CIPS Ingatkan Perusahaan Teknologi Harus Transparan!

“Tapi, pemerintah justru memotong Rp 7 triliun anggaran Kementan. Untuk pertanian ini seharusnya ditingkatkan, bukan dikurangi,” tutupnya. [BSH]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.