Muktamar PPP Digelar Virtual

RM.id  Rakyat Merdeka - Laju penyebaran Covid-19 di Indonesia meningkat tajam. Berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang pun mulai dibatasi. Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga kena imbasnya.

Muktamar pada 18-21 Desember 2020 yang awalnya digelar tatap muka, kini harus dilakukan secara virtual. Hal ini demi menghindari penyebaran virus Corona. Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani menjelaskan, berdasarkan masukan dari kader PPP di seluruh daerah dan pihak pemerintah, tempat muktamar akan digelar berdasarkan zonasi.

Adapun pembagian zonasi tersebut antara lain Makassar, Manado, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Balikpapan, Bogor, dan Serang. Setiap tempat penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IX PPP maksimal dihadiri 200 muktamirin (peserta muktamar), dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat.

Baca juga : Presiden Dipastikan Buka Muktamar PPP Di Makassar

“Selain itu, seluruh muktamirin wajib menunjukkan hasil swab test yang negatif,” katanya, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Arman Remy membenarkan pernyataan Laju penyebaran Covid-19 di Indonesia meningkat tajam. Berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang pun mulai dibatasi. Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan(PPP) juga kena imbasnya.Arsul Sani. Kata dia, Muktamar PPP tetap dilakukan dengan sistem virtual. “Muktamar harus tetap dilakukan apapun alasannya. Karena kepengurusan DPP PPP periode saat ini berakhir. DPP yang baru pun harus mempersiapkan diri menuju pemilu mendatang,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mengenai sistem zonasi, Arman menjelaskan lebih detail. Zona 1 di Medan meliputi Sumatera Utara dan Nangroe Aceh. Zona 2, Padang itu Sumatera Barat, Kepri dan Riau. Zona 3, Palembang, meliputi Sumsel Bengkulu dan Jambi. Zona 4, Serang untuk Lampung dan Banten. Zona 5, Bogor, terdiri dari Jabar, DKI Jakarta dan Bangka Belitung.

Baca juga : Pandemi Covid-19 Masih Tinggi, Munas Pertina di Labuan Bajo Ditunda

Lalu Zona 6, Semarang untuk Jateng dan DIY. Zona 7, Surabaya, terdiri dari Jatim dan Bali. Zona 8, Balikpapan untuk wilayah Kalteng, Kalbar, Kalsel dan Kaltara. Zona 9, Manado, Sulteng, Gorontalo, Sulut, Maluku Utara. Terakhir, Makassar, Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT.

Muktamar PPP IX/2020 juga akan memilih ketua umum yang baru. Sejauh ini baru Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) yang mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum.

Menyoroti hal ini, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengapresiasi keputusan PPP yang menggelar Muktamarnya secara virtual. “Bagaimanapun nyawa manusia lebih penting dari kepentingan politik,” katanya.

Baca juga : Petani Sawit Minta Bea Keluar Dinolkan

Emrus memprediksi, sekalipun dilakukan secara virtual, Muktamar PPP/IX tetap akan demokratis, karena pemilik suara lebih bebas memilih siapa calon yang didukungnya, tanpa ada tekanan dan desakan di area Muktamar. Selain itu, bisa meminimalisir terjadinya politik uang.

“Karena virtual, akan sulit untuk mengkatrol suara dengan kekuatan uang,” ujarnya. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.