Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tertekan Pandemi Covid-19

Petani Sawit Minta Bea Keluar Dinolkan

Selasa, 1 Desember 2020 06:44 WIB
Berdayakan petani kelapa sawit di masa pandemi.
Berdayakan petani kelapa sawit di masa pandemi.

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengusulkan kepada pemerintah menunda atau menolkan dulu pengenaan pajak bea keluar minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). 

Hal ini untuk mTenjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani tidak tertekan.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung saat berbincang dengan Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin. 

Dia khawatir, jika bea keluar ekspor diberlakukan, harga TBS akan berkurang signifikan. Pasalnya, dalam struktur penetapan harga TBS petani yang ditetapkan setiap minggu dipengaruhi pajak ekspor dan pungutan ekspor. 

“Pajak ekspor dan pungutan ekspor itu masuk dalam biaya pengurang harga TBS yang diterima petani. Istilah umumnya biaya produksi,” kata Gulat. 

Dia menjelaskan, proses pembentukan harga TBS mengikuti fluktuatif harga Freight On Board (FOB) CPO, sehingga pungutan dan pajak ekspor merupakan salah satu faktor penentuan harga CPO tersebut. 

Berita Terkait : Lagi Pandemi, Petani Sawit Minta Bea Keluar Dinolkan

Dan, secara otomatis berakibat dalam penentuan harga TBS petani. Ini siklus alami pasar Menurut dia, Apkasindo juga sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk menunda pemberlakukan bea keluar ekspor CPO. 

“Suratnya sudah dikirim 30 November 2020,” katanya. 

Dalam suratnya, Apkasindo mencatat pada rapat Komite Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) terakhir menghendaki pungutan ekspor dengan harga CPO 645 dolar AS per ton dipungut 55 dolar AS per ton. 

Dan, setiap kenaikan 25 dolar AS per ton dikenakan pungutan tambahan 15 dolar AS per ton. 

Selain itu masih ada pungutan bea keluar sehingga total pungutan harga CPO sekarang akan menjadi 200 dolar AS per ton. 

“Jika itu diberlakukan, maka harga TBS akan menjadi Rp 1.400 per kg. Saat ini harga TBS Rp 1.800 per kg,” ujarnya. 

Berita Terkait : Bamsoet Kutuk Pembunuhan Sadis Di Sigi, Minta Pelaku Segera Ditangkap

Gulat menambahkan, saat ini petani sedang menikmati harga TBS yang bagus dikarenakan program mandatori Biodiesel 30 persen (B30) berjalan dengan baik, salah satunya dengan menyesuaikan kenaikan pungutan ekspor yang dikelola BPDP-KS dengan kondisi harga yang ada. 

Tujuannya agar di samping program B30, program-program BPDP-KS lainnya juga dapat berjalan baik seperti peremajaan sawit, peningkatan SDM, riset, dan lain-lain. 

Karena itu, pihaknya meminta gotong royong antara pemerintah, pelaku usaha dan petani untuk berperan dalam menjaga stabilisasi harga CPO dan TBS. 

“Ini akan berdampak bagi roda ekonomi 21 juta petani dan ke - luarganya serta ring 2 dan 3 sawit di seluruh Indonesia di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya. 

Sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kanya Lakshmi Sidarta meminta, agar pemerintah mengkaji lagi nilai bea keluar ekspor CPO dan olahan CPO agar nilai bea keluar yang ditetapkan lebih sesuai. 

Selain itu, Kanya menyarankan, agar pemerintah mengkaji ulang pengelolaan dana pungutan ekspor CPO. 

Berita Terkait : Bicara Pandemi Sampai Reshuffle, Perempuan Garda Nusantara Tuntut 3 Hal Ke Presiden

Seperti diketahui, dana pungutan ekspor CPO sebagian besar digunakan untuk mensubsidi selisih antara solar dan biosolar dalam mendukung industri fatty acid methyl ether (FAME) nasional. 

“Kami ingin supaya gap (selisih solar dan biosolar) itu tolong disubsidi lebih lanjut dari anggaran negara,” ucapnya. 

Pasalnya, penurunan volume ekspor pada 8 bulan pertama 2020 itu tertekan dampak pandemi Covid-19 dan kenaikan harga CPO. 

Sementara itu, harga solar di pasar global cenderung tidak berubah. Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (Apcasi) juga mengeluhkan tingginya bea keluar dan dana pungutan sawit karena membuat ekspor cangkang sawit turun. 

Ketua Umum Apcasi, Dikki Akhmar menilai, cangkang sawit memiliki potensi ekspor yang besar karena biasa digunakan sebagai biomassa di beberapa negara Asia seperti Jepang dan Thailand. [DIT]