PSI Jamin Kadernya Tak Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap mengirimkan kader terbaiknya jika diminta Presiden Jokowi untuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Partai yang digawangi Grace Natalie itu menjamin kadernya tidak akan korupsi.

“Kalau kita diberi amanah, tentu kami serahkan ke Pak Jokowi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PSI Satia Chandra Wiguna kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pendapat ini merupakan reaksi atas dua menteri dari partai politik yang terjerat kasus dugaan korupsi. Yakni, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum PDIP. Juliari menjadi tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial untuk penanganan Covid-19.

Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster (benur). Chandra berharap, kasus korupsiyang menjerat dua menteri itu tidak mengiris rasa kepercayaan publik terhadap partai politik.

Baca juga : Tantangan Covid Dan Korupsi

Akademisi lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu mengaku, saat ini partainya dipercaya rakyat masih di level Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam catatannya, PSI memiliki 72 anggota DPRD di seluruh Indonesia, sebanyak 13 orang di tingkat provinsi dan 59 orang di tingkat kabupaten dan kota.

Di Pemilu 2019, PSI gagal masuk ke Senayan karena tidak lolos ambang batas parlemen alias Parliamentary Threshold (PT) sebesar empat persen. PSI, meraih 1,89 persen dengan total 2.650.361 suara nasional.

Meski begitu, Chandra optimis, jika kader PSI ditunjuk menjadi menteri, dijamin bebas korupsi. Pasalnya, partainya sudah ketat soal kaderisasi ihwal materi antikorupsi.

Baca juga : Kaya Dan Berpendidikan Tinggi, Ternyata Bukan Jaminan Bebas Korupsi

“Dasar PSI kuat dan telah mendarah daging di kader. Karena itu salah satu syarat untuk menjadi kader PSI,” katanya.

Selain itu, PSI memiliki kontrol yang kuat terhadap kadernya yang menjadi pejabat. Misalnya, legislator di daerah. PSI telah menyediakan ruang kontrol publik melalui aplikasi ponsel. Lewat teknologi itu, masyarakat bisa menegur dan memberikan saran langsung kepada wakil rakyatnya.

Sementara, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam tidak habis pikir dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat dua menteri dari parpol. “Benar-benar memprihatinkan,” keluhnya.

Belajar dari dua kasus dugaan korupsi itu, Usamah mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar lebih berhati-hati memilih menteri. “Jokowi jangan lagi didikte partai politik,” ujarnya.

Baca juga : Ini Konstruksi Perkara Yang Jerat Mensos Juliari Jadi Tersangka Korupsi Bansos

Apalagi, kata dia, kalau menteri dari parpol tidak fokus, dan punya beban politik kepada partainya, sehingga rawan melakukan korupsi.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, kasus dugaan korupsi yang dilakukan kader parpol di pemerintahan membuat rakyat sakit hati. “Parpol selama ini banyak bohongnya,” ujarnya.

Menurut Ujang, seluruh parpol wajib melakukan evaluasi di internal dan merealisasikan janji-janji politik kepada rakyat baik di Pemilu, maupun Pilkada.

Akan berbahaya jika ketidakpercayaan sudah memuncak kepada parpol. “Harusnya berikan rakyat realisasi. Bukan cuma janji,” pungkasnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.