Jangan Ditiru, Tokoh Parpol Yang Nolak Divaksin Covid

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Ini merupakan salah satu upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus asal Wuhan, China itu.

“Vaksin adalah hak masyarakat, sehingga harus segera diberikan dan distribusinya harus tepat sasaran. Agar kondisi sosial masyarakat bisa segera pulih dan ekonomi kembali bergerak,” ujar Muhaimin, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Wakil Ketua DPR itu juga meminta masyarakat agar tidak ragu terhadap kualitas vaksin yang disiapkan pemerintah secara gratis. Keamanan vaksin itu sudah dibuktikan dengan keberanian Presiden Joko Widodo, menjadi orang pertama yang divaksin.

Baca juga : Jokowi, Pemimpin Dunia Pertama Yang Disuntik Vaksin Covid Sinovac

“Presiden sudah memberikan contoh sebagai prototype vaksin Covid-19. Artinya, vaksin itu dipastikan aman. Jadi tidak ada alasan lagi bagi semua masyarakat untuk menolak,” ujarnya.

Kendati demikian, politisi yang kerap disapa Gus Ami ini meminta agar masyarakat jangan kendur menerapkan protokol kesehatan. Dia mengingatkan, selain vaksinasi, masih banyak cara lain yang berkontribusi besar untuk mengatasi dampak bahaya Covid-19. Salah satunya, yakni dengan saling tolong menolong.

“Kekuatan ini yang tidak dimiliki negara lain. Maka tidak heran kita bisa bertahan sekuat sekarang,” ucap mantan Wakil Ketua MPR ini.

Baca juga : Menkes BGS Dan Sejumlah Tokoh Ikut Divaksin Bareng Jokowi

Sementara Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB), Fauzan Rachmansyah menyayangkan, masih adanya elite partai politik maupun tokoh masyarakat yang meragukan vaksin Covid-19. Padahal, Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh menjadi orang pertama divaksin.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah meloloskan vaksin yang ada di Indonesia halal dan layak edar. “Kalau menolak, jelas itu bentuk memandang rendah Presiden. Karena tidak mungkin beliau mengambil langkah tanpa sikap hati-hati,” katanya.

Seperti diketahui, aksi menolak vaksin disampaikan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning. Ironisnya, PDIP adalah partai terbesar pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca juga : Halal, Menag Ajak Warga Jangan Ragu Ikut Vaksin Covid-19

Ribka yang menjabat Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP itu mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksakan orang untuk divaksin. Kalau hal itu dilakukan, penulis buku ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’ ini menganggapnya sebagai tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain Ribka, tokoh yang menolak vaksin adalah mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai. Melalui jejaring Twitter miliknya, @ NataliusPigai2, dia menyebut penolakan vaksin tidak bisa dipidana dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan, sebelum negara bisa mengumumkan lockdown atau status karantina wilayah.

Fauzan mengaku miris melihat pendapat dua tokoh tersebut. Dia menganggap mereka tidak memikirkan nasib kesehatan rakyat dan kondisi bangsa Indonesia. “Kita jangan ikuti sesatnya orang yang nggak mau vaksin, yang sudah jelas-jelas halal dan aman. Presiden saja jadi yang divaksin pertama. Kita harus sosialisasikan vaksin dengan keren,” pungkasnya.  [REN/BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.