Dark/Light Mode

Kesandung Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan

Kemendes Masuk Radar Reshuffle?

Rabu, 14 April 2021 08:20 WIB
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Poyuono. (Foto: Istimewa)
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Poyuono. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana perombakan kabinet menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti para menterinya, termasuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Desakan itu disuarakan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Poyuono, dalam rilisnya yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin. Bukan tanpa alasan Arief meminta Jokowi mengganti Mendes, Abdul Halim Iskandar.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mendengar adanya dugaan praktik jual beli jabatan di Kemendes. Dari informasi yang diterimanya, seorang anggota Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diduga memperjualbelikan jabatan eselon I dan II. Sejumlah pejabat Kemendes membeberkan, mereka yang menolak akan dipindahkan dari posisinya. Namun, Arief tidak merincinya.

Baca Juga : Efikasi Masih Di Atas Ambang Batas, Sinovac Layak Digunakan

Yang pasti, ada enam petinggi di Kemendes yang menyebutkan, angka yang diminta staf khusus ini bervariasi, yaitu Rp 1 hingga Rp 3 miliar untuk menjadi direktur jenderal atau pejabat eselon I, Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar untuk direktur atau eselon II, dan Rp 250 hingga Rp 500 juta untuk eselon III, tapi kini sudah dihapus.

Diungkapkan, salah seorang di antara pejabat itu mengaku, pernah dimintai uang lebih dari Rp 500 juta oleh seorang utusan staf khusus untuk mempertahankan posisinya pada akhir 2020. “Utusan tersebut meminta duit itu dibayar tunai,” katanya.

Arief menduga, staf khusus tak mungkin berani melakukan jual beli jabatan, kalau tanpa campur tangan orang kuat di Kemendes.

Baca Juga : Sadar Suara Terjelek

Dikatakan, biasanya jika sudah ada kejadian jual beli jabatan di kementerian atau pengaturan proyek serta kuota yang semua wewenang menteri, kemudian tindakan gratifikasi atau suap ditangkap KPK dan menyasar pada staf khusus menteri. Pasti yang bersang­kutan akan mengaku, kalau itu perintah menteri.

Contohnya, Menteri Sosial dan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang staf khususnya ditangkap KPK dan mengakui atas perintah menteri, ketika menerima suap yang berhubungan dengan kebijakan menteri. “Ini sudah jadi bukti bagi KPK, segera melakukan penyelidikan dengan adanya dugaan jual beli jabatan di Kemendes,” katanya.

Bila praktik ini terjadi, lanjut Arief, tentu akan mencoreng pemerintahan Presiden Jokowi. “Karena itu, Jokowi harus mencopot Menteri Desa, jika ingin pemerintahannya bersih dari KKN,” desaknya.

Baca Juga : Menteri Dagdigdug

Sebab, jual beli jabatan di kementerian itu, kata dia lagi, awal terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintahan. “Karena si pejabat kan keluar duit dan harus kembali. Tentu dengan cara korupsi,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta agar dugaan jual beli jabatan di Kemendes dicek kebenarannya. “Kalau memang bukti, dan faktanya ada, silakan proses hukum berjalan tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sambil menunggu pembuktian, politisi Partai Golkar ini meminta agar semua pihak melihat indikator kinerja di Kementerian tersebut. “Kita lihat dulu kinerjanya. Pejabat yang dapat dari jual beli jabatan itu sesuai atau tidak. Kalau memble, dimungkinkan terjadi,” katanya. [REN]