Yasonna Didesak Mundur, Banteng Pasang Badan

RM.id  Rakyat Merdeka - Buntut musibah kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang memunculkan tuntutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk mundur. Namun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta, musibah itu jangan dibawa ke ranah politik.

“Soal mengganti menteri, itu hak preogratif Presiden Joko Widodo,” ujar politisi PDIP Arteria Dahlan, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Anggota Komisi III DPR ini menyebut, pihak-pihak yang meminta Menkumham mundur itu tidak waras. Mantan Tim Advokasi dan Hukum Megawati-Prabowo pada Pemilu 2009 itu juga mendengar desakan mundur terhadap Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard Silitonga.

Loyalis Ketua DPR, Puan Maharani ini mengingatkan, agar semua pihak berpikir jernih menyikapi musibah kebakaran tersebut. Dia berharap, musibah kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang itu menjadi introspeksi bersama, untuk melakukan perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan. “Jangan justru ditunggangi kepentingan politik,” tutupnya.

Hal senada diungkapkan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Ahmad Basarah. Dia bilang, peristiwa kebakaran Lapas Tangerang itu murni musibah. Jangan dijadikan menjadi isu politik. “Apakah dengan mundurnya Menkumham lalu semua masalah di lingkungan lapas yang sudah sejak puluhan tahun dapat terselesaikan?’’ ujarnya, di Jakarta, belum lama ini.

Wakil Ketua MPR ini juga mengungkapkan, dugaan sementara, kebakaran di Lapas yang dibangun 1972 itu akibat arus pendek listrik. Selain itu, penghuninya sudah over kapasitas. Idealnya, Lapas Kelas I Tangerang, Banten itu kapasitas maksimumnya 600 orang. Tapi, konon jumlahnya mencapai 2.072 orang.

‘’Berdasarkan fakta-fakta sementara itu, wajar jika banyak korban tewas atau terluka. Berlebihan dan tidak elok jika kasus ini dijadikan komoditas politik praktis untuk mengganti Menkumham,’’ tutupnya.

Musibah kebakaran di Lapas Kelas I, Tangerang, Banten pada Rabu (8/9) dini hari lalu, yang menewaskan 44 korban telah menjadi perhatian publik.

Sejumlah pihak mendesak Dirjen PAS dan Menkum HAM mundur. Di antaranya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Fadli Zon. Dia menuding, musibah ini adalah masalah klasik yang tidak dibenahi dari waktu ke waktu. Yaitu soal infrastruktur dan kapasitas lapas. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.