Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Ngotot Usul Preshold 20 Persen

Banteng Ngerasa Difitnah

Sabtu, 6 November 2021 07:30 WIB
Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno. (Foto: Istimewa)
Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno. (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Dikatakan, semua peserta Pemilu memiliki komitmen kepada dirinya sendiri untuk menang. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, jawabannya adalah masalah teknis seperti strategi lapangan politik, organisasi atau variabel berpengaruh. “Bukan aturan mainnya seperti Preshold 20 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut Arif menegaskan, PDIP belum memutuskan siapa jagoan di Pilpres 2024. Karenanya, Banteng mengaku tak terlalu ambil pusing dengan urusan copras-capres. Saat ini kader Banteng sedang fokus memperkuatkan partai dengan cara memantapkan konsolidasi dan daya dukung partai, juga kerja kerakyatan. “Kita yang real sajalah,” pungkasnya.

Baca juga : Target Presiden, 70 Persen Warga Sudah Divaksin Sampai Akhir 2021

Untuk diketahui, PDIP termasuk yang paling vokal mempertahankan Preshold 20 persen di Senayan. Hal ini menimbulkan tudingan PDIP menggembosi calon lain di Pilpres 2024.

Salah satunya, disampaikan Peneliti Senior Populi Center Usep Sahyar. Menurutnya, Preshold 20 persen mempersulit munculnya pilihan alternatif bagi masyarakat di Pilpres 2024. PDIP pun dituding ingin menjegal kompetitor lain.

Baca juga : Waspada, Kasus Harian Naik Nyaris 50 Persen Dibanding Kemarin

“Ini kan yang pertahankan Preshold itu karena memang tidak ada calon yang elektabilitasnya tinggi. Lalu, kemudian biar pun ada yang elektabilitasnya tinggi di partai itu (Ganjar Pranowo) terjegal dengan sendirinya sebelum bertarung. Cara berpikir seperti itu busuk,” ujar Usep.

Menurutnya, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum setiap periode kepemimpinan bukan demi kemajuan bangsa. Tetapi demi menguntungkan parpol.

Baca juga : Survei : Selama Pandemi, 90 Persen Orang Asia Menggunakan Pembayaran Digital

Sebelumnya, di Senayan, Partai Golkar, NasDem, dan PDIP menginginkan Preshold tetap di angka 20 persen. Sementara tujuh partai lainnya menginginkan Preshold ditiadakan alias nol persen. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.