Dewan Pers

Dark/Light Mode

Ngotot Usul Preshold 20 Persen

Banteng Ngerasa Difitnah

Sabtu, 6 Nopember 2021 07:30 WIB
Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno. (Foto: Istimewa)
Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah tudingan ngotot mempertahankan Presidential Threshold (Preshold) 20 persen demi membantu elektabilitas Puan Maharani yang kurang moncer di bursa calon presiden (Capres) 2024.

“Preshold itu bukan hal baru, sudah berlaku sejak lama. Jangan diplintir-plintir untuk kepentingan yang tidak jelas,” pinta politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berita Terkait : Target Presiden, 70 Persen Warga Sudah Divaksin Sampai Akhir 2021

Dia menegaskan, tidak ada hubungan antara Preshold dengan Puan Maharani. Hendrawan menyoroti sejumlah tokoh yang rajin menuding miring partainya.

“Akhir-akhir ini ada sejumlah orang yang rajin main tuding ini-itu. Pandangannya a-historis dan tidak peduli bahwa aturan main yang dibangun selama ini adalah dalam rangka konsolidasi demokrasi,” jelasnya.

Berita Terkait : Waspada, Kasus Harian Naik Nyaris 50 Persen Dibanding Kemarin

Anggota Komisi XI DPR itu menjelaskan, Preshold adalah bagian upaya bersama memperkuat sistem presidensial. Bahkan, kerangka regulasinya itu telah teruji di Mahkamah Kontitusi. “Artinya, apa yang dijalankan saat ini adalah upaya menjalani konstitusi,” ucapnya.

Hal senada di sampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Arief Wibowo. Menurutnya, tudingan partainya ingin menjegal capres lain dengan mempertahankan Preshold 20 persen tidak benar. Apalagi, jika dikaitkan dengan elektabilitas Puan di bursa Pilpres 2024. “Nggak nyambung, dan tidak berdasar,” ujar Arief kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berita Terkait : Survei : Selama Pandemi, 90 Persen Orang Asia Menggunakan Pembayaran Digital

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, Preshold 20 persen itu dimaksudkan agar setiap Presiden terpilih memiliki koalisi yang kuat. Nah, semangat ini sudah disepakati bersama dalam pembahasan Pemerintah dengan DPR.
 Selanjutnya