Risiko Friksi Koalisi Pemerintah Bakal Tinggi

 Sebelumnya 
Eberta mengungkapkan, saat ini ada beberapa pos anggaran yang telah ter­penuhi dan tidak dipenuhi dalam upaya melaksanakan tahapan pemilu.

Dia menyebut, anggaran yang belum dipenuhi, yaitu untuk infrastruktur KPU dan upayanya dalam memperbaiki dan meningkatkan jaringan penyelenggaraan pemilu. Padahal, anggaran tersebut sangat dibutuhkan.

“Karena kita semuanya menggunakan sistem informasi untuk mengurangi musibah dan korban petugas kami di KPPS,” keluhnya.

Baca juga : Jika Duet Ganjar-Andika Muncul, Kontestasi Pilpers Bakal Makin Menarik

Senada, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda mengatakan, adanya potensi gangguan keamanan yang terjadi karena penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Kami sudah memprediksi bisa saja di daerah-daerah tertentu terjadi kekerasan, kerusuhan yang berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam hal politik dan pemilu yang melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan,” ungkap Herwyn.

Herwyn mengatakan, bencana alam dan non-alam juga bisa mempengaruhi keamanan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dia mencontohkan, wabah Covid-19 (bencana non-alam) yang mem­buat Pilkada 2020 sempat ditunda.

Baca juga : RI Jadi Tujuan Investasi Properti Terbaik Dunia

“Mudah-mudahan bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 tidak men­gancam kita lagi. Ini masih jadi catatan kita,” harapnya.

Selain itu, sebut Herwyn, pagelaran pemilu dan pilkada sangat rawan adanya intimidasi. Hal itu bisa terjadi kepada pe­serta, penyelenggara pemilu, dan pemilih yang nanti bisa berepengaruh pada proses penyelenggaraan pemilu, terutama terkait fasilitas public.

Herwyn memaparkan wilayah-wilayah yang rawan menurut data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Yaitu, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kabupaten/kota paling rawan, pertama ada Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Bandung, Yalimo dan Mappi.

Baca juga : Kemenpora Kucurkan Rp 399 M untuk Piala Dunia U-17, Erick: Bukti Pemerintah Hadir

“Dari lima kabupaten paling rawan, empat di antaranya berada di Papua,” sebut dia.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Kamis 5/10/2023 dengan judul Disampaikan Gubernur Lemhannas, Risiko Friksi Koalisi Pemerintah Bakal Tinggi

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.