Dark/Light Mode

Disampaikan Gubernur Lemhannas

Risiko Friksi Koalisi Pemerintah Bakal Tinggi

Kamis, 5 Oktober 2023 06:45 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima buku Peta Jalan Kepemimpinan Digital dalam Mewujudkan Visi Konsolidasi Demokrasi Indonesia dari Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto dalam pengarahan peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhannas RI di Istana Negara, Rabu (4/10/2023). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww)
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima buku Peta Jalan Kepemimpinan Digital dalam Mewujudkan Visi Konsolidasi Demokrasi Indonesia dari Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto dalam pengarahan peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhannas RI di Istana Negara, Rabu (4/10/2023). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww)

RM.id  Rakyat Merdeka - Risiko tertinggi pada Pemilu 2024 adalah friksi politik koalisi Pemerintah. Temuan tersebut merupakan hasil kajian risiko-risiko lain dalam kontestasi pemilu tahun depan.

Hasil kajian tersebut disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto. Awalnya, Andi diminta membuat kajian risiko terkait dinamika politik oleh Presiden Jokowi yang hasil kajiannya disampaikan secara rutin.

Baca juga : Jika Duet Ganjar-Andika Muncul, Kontestasi Pilpers Bakal Makin Menarik

Menurut Andi, ada empat risiko yang dikaji terkait dinamika politik di Tanah Air. Yaitu, kajian risiko global dan na­sional dari sisi politik dan ekonomi, ka­jian risiko Papua, hingga risiko di bidang demokrasi. Hasilnya, risiko friksi politik bahkan lebih besar dibandingkan dengan risiko keamanan.

“Diperkirakan risikonya semakin tinggi, saat masuk pencalonan di perten­gahan Oktober dan kampanye awal November. Diperkirakan, risikonya di akhir Desember-Januari itu akan berada di skor 4-5,” jelas Andi.

Baca juga : RI Jadi Tujuan Investasi Properti Terbaik Dunia

Sayangnya, Andi tidak bisa menjelas­kan secara detail risiko tersebut mengin­gat kajiannya tertutup. Andi hanya bilang, ada risiko terkait dengan penyelenggaraan pemilu, digital demokrasi terkait media sosial, dan risiko pelibatan asing.

Sementara, Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Eberta Kawima mengatakan, upaya KPU mengantisipasi gangguan dan krisis pada proses pemilu dengan memaksimalkan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI). Kata dia, maksimalisasi TI sebagai upaya tidak mengulang petaka pada pemilu 2019.

Baca juga : Kemenpora Kucurkan Rp 399 M untuk Piala Dunia U-17, Erick: Bukti Pemerintah Hadir

Yaitu, penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memikul beban berat sehingga mengalami kelelahan dan sebagian men­inggal dunia.

“Kami berharap (TI) ini mampu mengefisiensikan dan mengefektifkan kerja-kerja penyelenggara,” jelas Eberta dalam keterangannya, kemarin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.