Pemerintah Dorong UMKM Genjot Daya Saing

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mengajak masyarakat Indonesia mencintai dan bangga akan karya anak negeri. Melanjutkan kesuksesannya di tahun 2020, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) kembali hadir di tahun 2023 sebagai bagian dari program percepatan transformasi digital dan industri kreatif nasional.

Sebanyak 30 juta pelaku UMKM ditargetkan Pemerintah untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Strategi proaktif diperlukan untuk mendorong pelaku UMKM menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Salah satu hal yang penting dilakukan adalah menyertakan sertifikat halal pada produk-produk UMKM guna meningkatkan kepercayaan konsumen.

Edukasi dan pemahaman mengenai sertifikasi halal, termasuk melakukan ekspor atau go global, penting diberikan kepada para pelaku UMKM.

Baca juga : Dirut BAKTI Minta Dendanya Dikurangi

Mengingat hal itu, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menggelar Forum Digitalk dengan tema Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM di Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (19/8).

Kegiatan ini merupakan bagian dari acara puncak atau Harvesting Gernas BBI yang akan diselenggarakan pada 18-20 Agustus mendatang dengan Festival Karya Kreatif Benuanta “Menyatu dalam Harmoni Benuanta”.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo Septriana Tangkary menjelaskan, sejak peluncuran Gernas BBI pada 14 Mei 2020 oleh Presiden Jokowi, kegiatan tersebut telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat.

Gernas BBI sendiri bertujuan untuk mendukung UMKM di masa pandemi dan mendorong masyarakat untuk merasa bangga dan membeli produk lokal.

Baca juga : Mulai Suplai Produk, WSBP Dukung Pemerintah Kejar Target Pembangunan IKN

“Kominfo setiap tahun selalu memberikan dukungan di bidang telekomunikasi dan media handling demi kesuksesan Gernas BBI serta dukungan pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan forum sosialisasi sertifikasi halal,” ujar Septriana.

Isu halal juga menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia, terkait permintaan pasar untuk produk halal global juga sangat besar dan cenderung meningkat.

Staf Ahli Menkominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, R Wijaya Kusumawardhana menambahkan, sertifikasi halal begitu penting. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

Wijaya mengutip dari laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISCC) tahun 2023, bahwa sebanyak 237,6 juta penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Sehingga, prospek Indonesia dalam mengembangkan wisata halal telah diakui dunia.

Baca juga : Civitas Ganjar Dorong Mahasiswa Dan Alumni Unri Jadi Wirausahawan

“UMKM harus mampu menjadi yang terdepan dalam memanfaatkan peluang dari pariwisata halal karena telah menjadi pasar yang menjanjikan. Perjalanan wisatawan muslim global terus meningkat seiring dengan meningkatnya nilai belanja,” jelas Wijaya.

Ia juga menambahkan soal beberapa hal yang perlu dimiliki oleh destinasi wisata untuk mewujudkan wisata halal di antaranya penyediaan makanan halal, fasilitas pendukung untuk beribadah yakni mushola dan tempat wudhu, hingga pelayanan ramah muslim lainnya.

Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.