Bedakan Dinasti Politik Dengan Politik Dinasti

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu dinasti politik kencang berhembus setelah ada wacana menjadikan Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kepala daerah meski belum berusia 40 tahun menjadi Capres atau Cawapres, membuat isu dinasti politik keluarga Presiden Jokowi semakin panas.

Mendengar isu ini, Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Panel Barus, memberikan pembelaan. Kata Panel, dinasti politik merupakan hal yang biasa di muka bumi ini. Di Indonesia juga banyak tokoh yang memiliki dinasti politik.

“Dinasti politik itu hal yang umum. Biasa saja,” ucapnya, dalam Podcast Ngegas di Rakyat Merdeka, di Gedung Graha Pena, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2023). Podcast ini dipandu dua redaktur politik Rakyat Merdeka, Ujang Sunda dan Siswanto.

Menurutnya, dinasti politik tidak buruk. Yang tidak boleh itu politik dinasti. Berikut kutipan wawancarannya:

Jokowi dianggap sedang membangun dinasti politik. Bagaimana tanggapan Anda?

Baca juga : Putusan MK Sesuai Tuntutan Zaman

Dinasti politik itu hal umum, biasa saja. Arti dinasti politik adalah, ketika banyak anggota keluarga yang terlibat dalam politik, dalam jabatan politik, dalam posisi politik, tapi itu mereka raih melalui proses pemilihan.

Sebagian pihak menyebut kondisi ini mencederai alam demokrasi kita. Anda setuju?

Dalam model politik demokrasi liberal seperti ini, dinasti politik itu biasa saja. Sebab, mereka juga terpilih dalam proses pemilihan. Pada akhirnya, rakyat yang menentukan. Kalau rakyat nggak suka, dia nggak terpilih. Selesai itu. Kalau orang suka, silakan dipilih.

Lagipula, dinasti politik itu biasa-biasa saja. Itu yang berlaku di muka bumi ini dalam 150 tahun belakangan ini.

Memang, di negara-negara demokrasi ada dinasti politik?

Baca juga : Terapkan Politik Solo, Menyerang Dilarang

Dinasti politik itu di Amerika Sekitar juga ada. Mulai dari Theodore Roosevelt, John Kennedy. Lalu, di India juga ada kok. Begitu juga di Pakistan. Di Indonesia juga ada dari dulu.

Untuk Indonesia, contohnya keluarga Soekarno. Pengaruh Bung Karno terhadap Ibu Megawati Soekarnoputri positif. Akhirnya, rakyat memilih Bu Mega karena pengaruh nama besar Soekarno. Kemudian Bu Mega ke Mbak Puan Maharani dan Prananda.

Ada juga Pak Susilo Bambang Yudhoyono terhadap putranya, Mas Edhie Baskoro dan Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mas AHY sudah diuji dalam kontestasi di Pilgub Jakarta, tapi kemudian yang memutuskan adalah rakyat.

Sekarang ada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ujungnya tetap rakyat yang menjadi hakim.

Tapi, sebagian politisi dan pakar tetap mempermasalahkan dinasti politik ini. Bagaimana tanggapan Anda?

Baca juga : Partai Ummat Canangkan Patungan Politik Dari Rakyat

Dinasti politik itu biasa saja. Kalau politik dinasti, nggak ada di republik ini. Politik dinasti itu adanya di Korea Utara. Karena politik dinasti itu berpolitik dengan cara seperti monarki, seperti dinasti, garis keturunan. Walaupun klaim mereka republik, faktanya Korea Utara menggunakan politik dinasti.

Jadi, harus dibedakan mana dinasti politik mana politik dinasti. Kalau di Indonesia, nggak ada politik dinasti.

Projo ikut mengusulkan Gibran menjadi Cawapres Prabowo?

Kami sebatas mengusulkan. Yang menentukan nanti Pak Prabowo.

Wawancara lengkap Panel Barus di Podcast Ngegas di Rakyat Merdeka dapat disaksikan di kanal YouTube Rakyat Merdeka TV.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.