Dark/Light Mode

Perludem Ingatkan Pemerintah

Jangan Koar-koar Netral Faktanya Di Lapangan Beda

Senin, 20 November 2023 06:45 WIB
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem), Fadli Ramadhanil. (Foto: Ist)
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem), Fadli Ramadhanil. (Foto: Ist)

 Sebelumnya 
“Mereka kita harapkan bisa jauh lebih kritis dengan ruang interaksi yang intensif antara pemilih dengan peserta pemilu bisa meningkat,” harap dia.

Sedangkan, sisi negatifnya, ungkap Fadli, ini pertama kalin­ya terjadi manipulasi kerangka hukum untuk pemilu secara sedemikian rupa. Tujuannya agar kerabat dan anak bisa men­jadi peserta Pemilu 2024.

Peneliti Perludem, Kahfi Ad­lan Hafiz menambahkan, titik rawan pelanggaran netralitas Pemilu 2024 tidak hanya ter­jadi pada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, tapi juga sumber daya negara yang dikelola Pemerintah.

Baca juga : Gibran: Jawa Memang Kunci, Tapi Sumatera Tak Bisa Dilupakan

“Yang menjadi titik rawan jus­tru politisasi birokrasi, artinya sumber daya negara yang po­tensial digunakan untuk kepen­tingan politik praktis,” ucapnya.

Kahfi mengungkap, praktik penyalahgunaan birokrasi dan aset-aset negara dalam pelang­garan netralitas Pemilu 2024 terbukti dengan adanya 190 aduan yang diterima Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) per 13 November 2023. Kata dia, praktik berpotensi pelang­garan ini perlu dipantau ketat oleh publik.

“Apalagi, politisasi birokrasi dilarang dalam kerangka hukum kepemiluan. Masyarakat perlu menjaga betul pada penggunaan-penggunaan birokrasi, sumber daya negara, keuangan negara bahkan aset-asetnya dalam peng­gunaan kampanye,” ujar Kahfi.

Baca juga : Demi Netralitas, Presiden Jangan Mau Fotonya Dipasang Bareng Capres

Kahfi menambahkan, dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, mengatur kam­panye pejabat publik yang boleh kampanye. Di antaranya, men­teri dan kepala daerah.

“Mereka diwajibkan cuti ke­tika melakukan kampanye. Ini dilakukan agar menghindari poli­tisasi birokrasi,” tegasnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin 20/11/2023 dengan judul Perludem Ingatkan Pemerintah, Jangan Koar-koar Netral Faktanya Di Lapangan Beda

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.