Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Perludem Ingatkan Pemerintah
Jangan Koar-koar Netral Faktanya Di Lapangan Beda
Senin, 20 November 2023 06:45 WIB
Sebelumnya
“Mereka kita harapkan bisa jauh lebih kritis dengan ruang interaksi yang intensif antara pemilih dengan peserta pemilu bisa meningkat,” harap dia.
Sedangkan, sisi negatifnya, ungkap Fadli, ini pertama kalinya terjadi manipulasi kerangka hukum untuk pemilu secara sedemikian rupa. Tujuannya agar kerabat dan anak bisa menjadi peserta Pemilu 2024.
Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz menambahkan, titik rawan pelanggaran netralitas Pemilu 2024 tidak hanya terjadi pada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, tapi juga sumber daya negara yang dikelola Pemerintah.
Baca juga : Gibran: Jawa Memang Kunci, Tapi Sumatera Tak Bisa Dilupakan
“Yang menjadi titik rawan justru politisasi birokrasi, artinya sumber daya negara yang potensial digunakan untuk kepentingan politik praktis,” ucapnya.
Kahfi mengungkap, praktik penyalahgunaan birokrasi dan aset-aset negara dalam pelanggaran netralitas Pemilu 2024 terbukti dengan adanya 190 aduan yang diterima Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) per 13 November 2023. Kata dia, praktik berpotensi pelanggaran ini perlu dipantau ketat oleh publik.
“Apalagi, politisasi birokrasi dilarang dalam kerangka hukum kepemiluan. Masyarakat perlu menjaga betul pada penggunaan-penggunaan birokrasi, sumber daya negara, keuangan negara bahkan aset-asetnya dalam penggunaan kampanye,” ujar Kahfi.
Baca juga : Demi Netralitas, Presiden Jangan Mau Fotonya Dipasang Bareng Capres
Kahfi menambahkan, dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, mengatur kampanye pejabat publik yang boleh kampanye. Di antaranya, menteri dan kepala daerah.
“Mereka diwajibkan cuti ketika melakukan kampanye. Ini dilakukan agar menghindari politisasi birokrasi,” tegasnya.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin 20/11/2023 dengan judul Perludem Ingatkan Pemerintah, Jangan Koar-koar Netral Faktanya Di Lapangan Beda
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya