Dewan Pers

Dark/Light Mode

Gelar Pilkada, KPU Lampung Barat Ajukan 30 Miliar

Selasa, 14 Juni 2022 19:58 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat menyerahkan rencana anggaran biaya (RAB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kepada pemerintah daerah setempat, Selasa (14/6). (Foto: Istimewa)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat menyerahkan rencana anggaran biaya (RAB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kepada pemerintah daerah setempat, Selasa (14/6). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat akhirnya menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kepada pemerintah daerah setempat, Selasa (14/6).

Tidak tanggung-tanggung, pihak penyelenggara mengusulkan anggaran sebesar Rp 30,987 miliar, atau naik sekitar RP 12 miliar bila dibandingakn Pilkada 2017.

Ketua KPU Lampung Barat Arip Sah mengakui, jika dibandingkan dengan RAB Pilkada 2017, besaran usulan RAB Pilkada 2024 mengalami peningkatan hingga 40 persen. Dia berdalih, meroketnya kebutuhan anggaran dalam kurun waktu lima tahun itu karena adanya perbedaan angka inflasi.

Berita Terkait : Usai Digarap KPK, Kadis PUPR Kabupaten Bogor: Saya Bukan Bintang Film...

"Selain itu, ada kenaikan biaya mulai dari segi persiapan, perlengkapan, hingga honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak bisa dihindari," jelasnya.

Arip menyebut, RAB yang diusulkannya ke Pemda Lampung Barat akan melalui proses pembahasan kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sehingga, besarannya masih bisa berubah.

Sementara, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, menyampaikan, berdasarkan keputusan antara KPU, Pemerintah, dan DPR, maka penyelenggaraan Pilkada 2024 Lampung Barat akan dilakukan secara serentak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Lampung. Tujuannya agar roda demokrasi dapat berjalan sesuai  tujuan pemerintah.

Berita Terkait : Gibran Semakin Moncer

Terkait kebutuhan pesta demokrasi lima tahunan, Parosil mengakui bahwa Pemkab mempunyai kewajiban melalui dukungan fasilitas. Kendati demikian, pihaknya akan melakukan analisa terlebih dahulu. "Iya dong apa yang sudah disampaikan KPU ini akan kami pelajari dulu," tegasnya.

Menurut parosil, belajar dari pengalaman Pilkada 2017, maka mulai dari kondisi wilayah, beban kerja, termasuk fluktuasi harga berbeda, semua akan dikaji dulu.

"Terkait usulan RAB hibah Pilkada 2024 dari KPU ini, tentu kami siap melakukan kajian terlebih dulu bersama dengan DPRD," pungkasnya. ■