Dilarang Berkampanye Hitam

RM.id  Rakyat Merdeka - Bakal calon kepala daerah (cakada) di seluruh tingkatan diminta tidak menggunakan kampanye hitam pada gelaran Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti. Mereka disarankan beradu program dan gagasan, agar pelaksaan Pilkada 2024 lancar dan aman, tanpa ketegangan atau konflik sosial.

Pengamat politik dari Universitas Halu Oleo (UHO), M Najib Husain menyatakan, kampanye hitam umumnya digunakan untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak etis, menarabas norma, serta aturan hukum yang ada. Menurut dia, metode kampanye model itu cukup beragam, tapi umumnya menggunakan politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

“Ke depan, kami mendorong agar kampanye Pilkada tak lagi menggunakan isu politik identitas, apalagi black campaign. Sebab, hal tersebut dapat memicu kon­flik antarmasyarakat dan mem­buat situasi sosial memanas,” ujar Najib di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), kemarin.

Baca juga : Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan: Pegang Tim Samba

Ia menegaskan, semua metode dan bentuk kampanye hitam memiliki daya rusak yang sangat besar di tengah masyarakat. Karenanya, kata dia, metode atau model kampanye tersebut harus dihindari, karena pemulihan yang ditimbulkan dari kerusakan tersebut membutuhkan waktu la­ma dan biaya yang tidak sedikit.

“Ke depan, kami mendorong, kampanye Pilkada dilakukan dengan adu program dan gagasan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), hingga Pilkada 2024, bisa berjalan kon­dusif dan aman,” tegas dia.

Khusus di arena pilkada yang tidak memiliki petahana, lanjut Najib, para kandidat yang maju sebaiknya juga berani melanjutkan program-program kepala daerah sebelumnya, yang ber­dampak positif bagi masyarakat. Menurut dia, para calon kepala daerah tak perlu merasa malu atau merasa kehilangan pendu­kung, jika melanjutkan program yang baik bagi masyarakat.

Baca juga : Sahabat Ganjar Gelar Hackathon Berhadiah Jutaan Rupiah

Ia pun meminta, semua bakal calon gubernur di Pilkada Sultra, memperhatikan program kerja Ali Mazi. Sebab, kata dia, para bakal calon itu harus bisa mengambil program-program kerja yang bermanfaat bagi masyara­kat dari Gubernur Sultra dua periode itu.

“Nggak masalah kalau bakal calon gubernur memiliki pro­gram dan rencana yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Sebab, masyarakat juga tidak menginginkan kalau program yang sudah berjalan baik, atau pembangunan sarana dan prasa­rana lain yang ada menjadi barang rongsokan, tanpa ada kelanjutan,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menyatakan, praktik politik uang dan politisasi SARA memang masih menjadi isu serius dalam pesta demokrasi Tahun 2024. Menghindari ma­salah klasik yang kerap muncul di setiap agenda kepemiluan itu, ia mengajak seluruh elemen ma­syarakat mengambil peran dengan ikut melakukan pengawasan.

Baca juga : Kepala BKD Jabar Yerry Yanuar Meninggal Kecelakaan di Tol Cipali

Khusus mahasiswa, dia me­nilai, pemilih kategori ini diharapkan bisa menjadi agen dalam menghadirkan pemilu yang bermartabat, jujur dan adil. Pasalnya, mahasiswa pasti dapat memahami tentang pentingnya menjaga bangsa dan negara di tengah situasi kontestasi demokrasi.

“Mahasiswa bisa memban­tu menyadarkan masyarakat. Misalnya, kalau menerima uang untuk milih calon tertentu itu salah. Apalagi dalam konteks SARA, mereka harus bisa disadarkan kalau saling hujat itu tidak baik,” pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.