KPU Dan Kejari Kota Depok, Gelar FGD Cegah Hoaks dan Kampanye Hitam di Pilkada

RM.id  Rakyat Merdeka - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok bersama KPU Kota Depok, menggelar Focus Group Discussion (FGD), terkait cegah berita hoaks dan informasi negatif di Pilkada Depok.

FGD mengusung tema "Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat untuk Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam Pilkada di Kota Depok”, itu dihadiri 15 orang pengurus/wartawan PWI Kota Depok, dan sejumlah wartawan IJTI, serta perwakilan kepemudaan di Kota Depok.

Hadir Ketua KPUD Depok, Wili Sumarli, didampingi Komisioner KPU Kota Depok, Fikri Tamau, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, serta Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Alfa Dera.

Wili Sumarli, mengingatkan semua pihak harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi, khususnya di masa Pilkada yang rentan terhadap penyebaran berita bohong atau berita hoaks.

Baca juga : Manut Putusan MK, KPU Izinkan Kampanye Pilkada Di Kampus

“Jadi, apabila mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya, mari kita saring dulu, dan sebelum disaring jangan mudah terpengaruh berita-berita yang belum tentu benar. Untuk itu, kita sukseskan Pilkada serentak pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota dengan menghasilkan pemimpin yang jujur, amanah, dan bijaksana,” tegas Wili.

Manto menambahkan, Diskominfo berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya berita hoaks dan kampanye hitam.

Bahkan, Diskominfo rutin melakukan monitoring terhadap media sosial dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Media sosial terus kami pantau, dan hasilnya kami laporkan kepada Pemprov Jawa Barat,” ujar Manto.

Baca juga : Relawan Kita Dukung Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Berlaga di Pilgub Jakarta

Menurutnya, pers juga memiliki peran penting dalam menangkal penyebaran hoaks, terutama menjelang Pilkada.

Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara KPU dan perusahaan media untuk memastikan Pilkada di Kota Depok berjalan lancar dan kondusif.

“Untuk itu, kami berharap KPU dapat menjalin kerja sama dengan media untuk mencegah penyebaran hoaks, sehingga Pilkada 2024 bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan tanpa gangguan berita bohong,” tutur Manto.

Ditambahkannya, bahwa dengan digelarnya FGD ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada tahun 2024 ini.

Baca juga : Hensat: Koster Dan Giri Prasta Seharusnya Berduet Di Pilkada Bali

“Jadi, baik dari kalangan penyelenggara, pemerintah, maupun masyarakat, dapat bekerja sama untuk mencegah terjadinya kampanye hitam dan hoaks yang berpotensi merusak jalannya demokrasi di Kota Depok,” tukas Manto.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.