Tanggapan Hendarsam Atas Pernyataan Haris Azhar yang Soroti Pilkada di Banten

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Lingkar Nusantara, Hendarsam Marantoko, menanggapi pernyataan Founder Lokataru Foundation, Haris Azhar, yang mengaku memiliki data terkait dugaan pelanggaran dan intervensi politik dalam penyelenggaraan Pilkada Banten 2024. Haris sebelumnya menyebut, dugaan pelanggaran itu dilakukan mulai dari level para kepala desa, aparat, hingga pejabat dari pusat.

Hendarsam menyebut, klaim dan tudingan Haris itu sangat berbahaya, memecah belah, mengadu domba. "Hingga dapat mendelegitimasi hasil Pilkada Banten 2024,” tuturnya, Sabtu (23/11/2024).

Hendarsam menyatakan, negara sudah menyediakan Bawaslu sebagai institusi pengawas Pemilu. Bawaslu disediakan sebagai kanal pengaduan dan laporan pelanggaran Pilkada. Menurutnya, jika di Banten ada pelanggaran, sepatut Haris melaporkan klaimnya itu ke Bawaslu.

Menurutnya, sebagai kaum terdidik, Haris harus turut menjaga prosesi Pilkada 2024 dengan sejuk dan damai. Tidak memancing konflik dan pertikaian. Sebab, saat ini adalah momen paling sensitif.

Baca juga : Bisa Satukan Perbedaan, Maruarar Optimis RIDO Menang di Pilkada Jakarta

Menurutnya, banyak pihak mempertanyakan statement Haris Azhar. Sebab, hal itu diucapkan di waktu satu minggu menjelang pencoblosan. "Polanya seperti film Dirty Vote yang diluncurkan menjelang pencoblosan," imbuh Hendarsam.

Dia mengaku tak tahu motif Haris mengeluarkan pernyataan itu. ”Tetapi yang pasti, dia seolah sedang bertindak sebagai juru kampanye untuk salah satu paslon” tutur Hendarsam.

Menurut Hendarsam, selama proses Pilkada 2024, Bawaslu telah melakukan pekerjaannya dengan baik, menanggapi setiap laporan dari semua pasangan calon dengan langkah yang sesuai koridor hukum.

Hendarsam khawatir, kerja-kerja institusi Bawaslu dan KPU ini dalam waktu singkat bisa ambruk. Kepercayaan masyarakat menurun, bahkan menghilang.

Baca juga : Haris Azhar Soroti Dugaan Pelanggaran Pilkada di Banten

“Hebat ya, Haris Azhar jauh lebih tahu informasi dan data daripada Bawaslu? Tapi kok, dia tidak melaporkannya ke Bawaslu. Malah membuat konferensi pers,” tutup Hendarsam.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Serang, Jumat (22/11/2024), Haris Azhar mengaku punya banyak data dugaan pelanggaran dan intervensi politik dalam proses Pilkada Serentak 2024 di Banten. Dia menyebut, dugaan pelanggaran dilakukan mulai dari level para kepala desa, aparat, hingga pejabat dari pusat.

“Aparatur-aparatur negara atau penegak hukum yang lain, hentikanlah. Kami punya cukup temuan-temuan berjenjang. Bukti berjenjang hingga saksi,” ucapnya.

Dia menyebut, pejabat pusat tersebut rutin sekali ke Banten menjelang Pilkada ini. Haris memandang, ini berkorelasi dengan pencalonan keluarga pejabat tersebut di salah satu daerah di Banten.

Baca juga : Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara yang Disebabkan Tindakan Budi Said

Dia melanjutkan, terdapat pula dugaan pelanggaran terkait penyelewengan instrumen hukum oleh aparat. Sejumlah kepala desa diduga dihubungi aparat penegak untuk mendukung calon tertentu.

Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, menambahkan, terdapat upaya intervensi hukum menekan salah satu pasangan calon gubernur. “Kami menduga ada orkestrasi kuat dari figur politik berpengaruh dengan sumber daya besar,” ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.