KPU-Bawaslu Menjerit Nggak Ada Uang

 Sebelumnya 
Dia mengungkapkan, kondisi anggaran APBN di Bawaslu saat ini telah melaksanakan kebijakan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Karena efisiensi itu, anggaran Bawaslu diblokir hampir 50 persen.

“Sehingga Bawaslu Provinsi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pengawasan PSU di kabupaten/kota-nya,” kata Bagja.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjawab keluhan yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Kata Wamendagri Ribka, APBN dimungkinan untuk mendanai PSU Pilkada 2024. Kebijakan itu sesuai amanat Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Baca juga : Jelang Ramadan, Harga MinyaKita Masih Tinggi

“Itu bisa, bisa (pakai APBN). Ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” terang Ribka.

Akan tetapi, ia menyebut kepastian mekanisme pembiayaan PSU menggunakan dana APBN setelah melihat APBD yang ada. Ribka meminta waktu 10 hari kerja, terhitung sejak rapat dengan Komisi II DPR agar bisa menjadikan APBN sebagai dana untuk PSU.

Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh meminta Pemerintah komitmen melaksanakan putusan MK untuk 24 daerah yang mengharuskan PSU. Jangan sampai kerja-kerja KPU dan Bawaslu terhambat lantaran keterbatasan anggaran.

Baca juga : Pemprov Diminta Tambah Armada Dan Perbaiki Layanan

“Kalau seandainya ini tidak kita antisipasi dari awal, kemudian kita biarkan mereka (calon kepala daerah) berlaga di lapangan tanpa pengamanan atau ketidakadaan anggaran di TNI-Polri, dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah baru,” nilai Rahmat.

Usai rapat, Dede menjelaskan soal keluhan KPU-Bawaslu soal kendala anggaran. Dalam hitung-hitungan Dede, PSU di 24 daerah bakal menghabiskan anggaran mencapai Rp 1 triliun.

“KPU menyampaikan (kebutuhan anggaran) kurang lebih Rp 496 miliar sekian. Bawaslu kurang lebih sekitar Rp 215 (miliar), tambah kalau ada pilkada ulangnya kurang lebih Rp 250 (miliar) lah,” katanya.

Baca juga : Fiorentina Vs Lecce, Incar Tiket Eropa

Dede menambahkan, ada kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengamanan dari Polri dan TNI. Dengan begitu, sebut dia, anggarannya bisa mencapai Rp 1 triliun.

“Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan. Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp 900 (miliar) sampai 1 triliun,” ujar dia. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.