Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Golkar: Isu Politik Dinasti Jangan Jadi Alat Menjatuhkan Lawan

Minggu, 9 Agustus 2020 06:53 WIB
Bendera Partai Golkar (Foto: Istimewa)
Bendera Partai Golkar (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sering diserang isu politik dinasti di Pilkada 2020, Partai Golkar menganggap itu cuma masalah persaingan saja. Jangan sampai isu ini hanya dijadikan alat menjatuhkan lawan politik. Sejatinya dalam pilkada serentak semua sudah diatur dalam undang-undang dan tidak ada hal dilanggar dan dicederai. 

“Yang jelas kita ini negara hukum. Kalau bicara hukum tidak ada aturan mengatur tentang politik dinasti dan Mahkamah Konstitusi (MK) pun tidak mengatur masalah itu,” Kata Ketua PP Wilayah Jawa I, MQ Iswara, kepada Rakyat Merdeka

Baca juga : Karolin Minta Petani Manfaatkan Lahan Tidur

Menurut Iswara, calonnya entah dianggap bagian dari politik dinasti atau tidak, boleh mencalonkan. Setiap warga diatur undang-undang terkait hak memilih dan dipilih. “Jadi boleh-boleh saja, sejauh bersangkutan itu memang berkompeten punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Siapa pun kita tidak boleh melarang hak orang lain untuk maju,” tegasnya. 

Iswara berharap, jangan sampai ada aturan-aturan justru melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang untuk bisa dipilih, hanya karena dia adalah bagian dari politik dinasti. “Ini masalah hak asasi manusia, jadi jangan semuanya kita membuat aturan melanggar HAM,” ujarnya. 

Baca juga : Calon Tunggal Jadi Strategi Baru Memenangkan Pilkada

Di era keterbukaan dan pilkada langsung, di mana setiap masyarakat berhak memilih siapa akan jadi pemimpin. Sebaiknya semua diserahkan kepada masyarakat, karena mereka pemilik suara dan kemana suara mereka berikan itu adalah hak masyarakat. 

“Masalah itu sepenuhnya pilihan rakyat, masyarakat sekarang kan juga semakin dewasa, makin cerdas memilih calon pemimpinnya. Jangan semuanya kita malah membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu tentang HAM,” pungkasnya. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.