Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Penggerak Millenial Indonesia Beberkan Alasan Pilkada 2020 Harus Tetap Lanjut

Kamis, 8 Oktober 2020 08:24 WIB
Diskusi bertajuk Urgensi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19, di Urban Jajan, Situ Gintung, Tangerang Selatan, Rabu (7/10). (Foto: Istimewa)
Diskusi bertajuk Urgensi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19, di Urban Jajan, Situ Gintung, Tangerang Selatan, Rabu (7/10). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Hal itu dikarenakan masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Koordinator Penggerak Millenial Indonesia (PMI), M Adhia Muzakki, menilai Pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan. Syaratnya, dengan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Pemerintah. “Hasil kajian kami, dengan segala macam pertimbangan yang ada, Pilkada Serentak harus tetap dilaksanakan,” kata Adhia, dalam diskusi bertajuk Urgensi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19, di Urban Jajan, Situ Gintung, Tangerang Selatan, Rabu (7/10).

Menurut Adhia, persoalan Covid-19 belum menemukan solusi dan titik terang dari berbagai penjuru dunia. Pilkada Serentak akan menjadi persoalan baru jika harus diundur tanpa mengetahui kapan akan dilaksanakan. “Kita tidak tahu kapan Covid-19 ini akan selesai. Oleh karena itu, menunda Pilkada Serentak sama dengan menunda pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan. Jadi, persoalan kita tidak menumpuk.” ungkapnya.

Baca juga : Kementan Dukung Target Indonesia Bebas Rabies 2030

Di sisi lain, Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19 ini akan menjadi momentum bagus dalam menentukan pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini. “Kita akan uji visi-misi calon kandidat dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Bisa tidak para kandidat menyelesaikan Covid-19. Dan apa solusinya? Mari kita uji,” terangnya.

Oleh karena itu, Adhia mengajak kepada seluruh generasi milennial untuk berpartisipasi aktif menggunakan hak politiknya dalam menentukan pemimpin baru pada Pilkada serentak tahun ini. Milennial memiliki peranan sekaligus pengaruh besar dalam Pilkada. Mengingat keberadaanya yang mendominasi sebagai pemilih.

Berdasarkan riset Kedai KOPI yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Adhia, memperlihatkan bahwa kelompok milenial merupakan 37,7 persen pemilih pada Pemilu 2019. “Dengan angka sebesar itu, milenial harus berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin yang mampu menjawab seluruh persoalan yang ada,” terangnya.

Baca juga : WHO Rekomendasikan Indonesia Untuk Gelar Rapid Test Antigen

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ajib Hamdani sepakat dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Menurutnya, Covid-19 bisa menghilangkan nyawa tetapi jika perekonomian mati maka akan menghilangkan kehidupan.

Oleh karena itu, Ajib menilai bahwa pelaksanaan Pilkada harus tetap berjalan meskipun di tengah pandemi. “Jika Pilkada serentak diundur, siapa yang bisa memastikan bahwa Covid-19 akan selesai tahun depan. Kita tidak bisa menggunakan asumsi untuk menerka-nerka persoalan bersama,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno. Ia menilai Pilkada serentak sudah disahkan oleh pemerintah untuk tetap dilaksanakan. Menurutnya, kunci dari menunda atau tetap melaksanakan Pilkada serentak ada di Presiden Jokowi.

Baca juga : Partai Gelora Dukung Delapan Calon Independen Di Pilkada 2020

"Kunci Pilkada itu ada di tangan pak Jokowi, jikalau Jokowi sudah berkehendak Pilkada ditunda maka ditunda. Dan apabila di lanjut maka di lanjut," tuturnya.

Sedangkan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai, mau atau tidak Pilkada harus di lakukan karena sudah di putuskan. "Di lanjut atau di tunda, ya sudah berjalan," tuturnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.