Hoaks, Surat Permintaan Dana Pilkada Atas Nama Gubernur NTB Zulkiflimansyah

 Sebelumnya 
Terkait anggaran Pilkada 2020, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan, anggaran pesta demokrasi di tujuh kabupaten/kota itu berasal dari APBD.

Dari APBN, ada tambahan dana untuk kepentingan penerapan protokol Covid-19.

Baca juga : Mentan: Pertanian Adalah Pilar Utama Ekonomi Negara

"Pemda sudah menyiapkan anggaran tersebut, dan saat ini sudah klir. Memang, tidak boleh ada penggunaan dana lain selain APBD. Itu berlaku untuk seluruh penyelenggara pemilu," jelas Suhardi.

Seluruh pemkab dan pemkot yang menyelenggarakan pilkada, telah menyelesaikan penandatangan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan pemilihan serentak.

Baca juga : Kemenpora Kawal Penggunaan Dana Pelatnas Cabor

Dari situs resmi KPU NTB, total biaya yang dihibahkan oleh tujuh pemkab dan pemkot kepada KPU kabupaten/kota penyelenggara pemilihan serentak, mencapai angka Rp 147,368 miliar.

Perinciannya, Kabupaten Bima Rp 24,668 miliar, Kabupaten Dompu Rp 15 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp 25 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 13,5 miliar, Kota Mataram Rp 25 miliar Kabupaten Lombok Utara Rp 16,2 miliar, dan Kabupaten Lombok Tengah Rp 28 miliar. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.