Bos NU Seirama Dengan JK

RM.id  Rakyat Merdeka - Dorongan agar Pilkada 2020 ditunda semakin deras. Yang menyuarakannya bukan tokoh kaleng-kaleng. Tapi, datang dari tokoh-tokoh besar. Setelah mantan Wapres Jusuf Kalla, kini permintaan itu datang dari Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. 
 
Permintaan itu disampaikan Kiai Said dalam sebuah pernyataan sikap berkop PBNU yang ditandatangani dirinya bersama Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini. Ada stempelnya juga. Jumlahnya ada dua halaman. Di dalamnya, ada tiga sikap yang disampaikan.
 
"Nahdlatul Ulama berpendapat, melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mal). Karena penularan Covid-19 mencapai tingkat darurat, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan," kata Kiai Said, di pembukaan pernyataan sikap itu.
 
Di tengah upaya pengendalian pandemi, lanjutnya, Indonesia justru dihadapi hajatan politik. Tepatnya, Pilkada Serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang puncaknya akan dilaksanakan 9 Desember 2020.
 
Dia menyebut, momentum pilkada identik dengan mobilisasi massa. Meski ada pengetatan regulasi terkait massa, pengerahan massa masih saja terjadi. Hal itu terlihat saat pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD, dua pekan lalu. Dia khawatir, akan terjadi klaster pilkada. Apalagi, sejumlah penyelenggara pemilu, baik di pusat maupun daerah, sudah terpapar Covid-19.
 
Atas hal itu, PBNU pun menyatakan tiga sikap. Pertama, meminta KPU, Pemerintah, dan DPR menunda pelaksanaan pilkada sampai kondisi darurat ini terlewati. "Pelaksanaan pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapan," tutur Kiai Said.
 
Kedua, meminta anggaran pilkada direalokasi untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. Ketiga, mengingatkan kembali rekomendasi konferensi besar NU tahun 2012 di Kempek, Cirebon, perihal perlu meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan mudharat, berupa politik uang dan politik biaya tinggi.
 
Eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin setuju dengan sikap PBNU itu. Dia pun berharap, pernyataan sikap PBNU didengar pemangku kebijakan. "Menunda pilkada itu memang amat berat konsekuensinya. Namun, bagaimanapun, perlindungan keselamatan jiwa warga adalah yang paling utama. Semoga didengar oleh para pengambil kebijakan, Pak Kiai," harapnya, melalui akun Twitter @lukmansaifuddin, kemarin.
 
Sebelumnya, Jusuf Kalla juga meminta agar pilkada ditunda setidaknya hingga vaksin tersedia. Menurut Pak JK, hal itu perlu dilakukan karena aturan soal larangan orang berkumpul tidak mempan dalam kontestasi pilkada. Selain juga, banyak penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.