Kalau Pemerintah Ogah Tunda Pilkada, Pangkas Tahapannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Tahapan pilkada diusulkan diperpendek untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19. Ini jalan keluar yang paling baik bila pemerintah tetap ingin menggelar pilkada pada tahun ini.

Dosen Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan, gelaran pilkada tahun ini ibarat buah simalakama.

Di satu sisi, tidak ada yang bisa menjamin kapan Covid-19 akan berakhir sehingga nasib pilkada menjadi tidak menentu bila terus ditunda.

Baca juga : Bamsoet Pilih Berani Beda Dengan Jokowi

Di sisi lain, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pelaksanaan pilkada akan membebaskan masyarakat dari ancaman Covid-19.

“Artinya wacana penundaan pilkada perlu dikaji untuk memastikan keselamatan masyarakat,”ujarnya, kemarin.

Menurutnya, solusi atau jalan keluar yang bisa dipikirkan pemerintah memangkas waktu tahapan pilkada.

Baca juga : Pemerintah Siapkan Langkah Strategi Atasi Stunting

Dengan memangkas waktu tahapan pilkada, sebut dia, maka Pilkada 2020 tetap bisa digelar tahun ini dan interaksi sosial yang berpotensi jadi ruang penularan Covid-19 bisa diminimalisir.

“Proses dan tahapan pilkada bisa diperpendek menjadi pilihan dalam situasi emergensi saat ini,” usulnya.

Menurutnya pemerintah, KPU dan DPR masih memiliki waktu dua bulan untuk memikirkan usulan ini. Jangan waktu tersebut terbilang cukup bila fokusnya adalah kesehatan masyarakat.

Baca juga : DKPP Minta Bawaslu Kabupaten/Kota Proaktif Tangani Laporan Bapaslon

“Masih punya waktu dua bulan sambil memantau penyebaran Covid-19 dan merumuskan langkah antisipasi jika memang pilkada tetap jalan pada Desember mendatang,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.