Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Paksain Pemilihan Kepala Daerah Digelar 2024
Demokrasi Bisa Jalan Mundur
Kamis, 11 Februari 2021 06:05 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Demokrat menilai, demokrasi akan berjalan mundur bila Pilkada serentak digelar pada 2024. Terlebih, akan ada 272 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang akan menjabat selama dua tahun.
Hal ini ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kemarin.
Baca juga : Kalau Pilkada Diundur Ke 2024, Demokrat: Demokrasi Jalan Mundur
Menurutnya, kredibilitas dan legitimasi kepala daerah di era demokrasi muncul karena dipilih rakyat. Sedangkan, jika ditunjuk langsung Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kredibilitas dan legitimasinya di mata rakyat sangat lemah.
“Kalau hanya beberapa bulan, mungkin masih bisa diterima publik, tapi ini bertahun-tahun,” ujarnya.
Baca juga : Golkar Usul Tunda Bahas RUU Pemilu
Inti demokrasi, jelas Herzaky, adalah pemilihan pemimpin oleh rakyat, bukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Makna demokrasi, lanjutnya, akan mengalami reduksi, jika ada Plt kepala daerah menjabat dalam waktu cukup lama. Satu sampai dua tahun.
Bahkan, muncul pertanyaan, apakah kita kembali ke era guideddemocracy? Apalagi dengan penunjukan begitu banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau korps tertentu sebagai pejabat sementara. Publik tentu akan memaknainya sebagai ajang konsolidasi pihak tertentu jelang Pilpres 2024.
Baca juga : Analisis Pengamat : Isu Kudeta Berkah Bagi Demokrat
“Siapakah yang bakal diuntungkan dengan keberadaan 272 Pjs ini? Apalagi, penunjukan Pjs di provinsi, kabupaten dan kota ini sangat strategis,” tuturnya.
Herzaky juga menyoroti netralitas ASN yang ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (Pjs) kepala daerah. Dia bilang, isu netralitas ASN hampir selalu mengemuka di tiap gelaran Pemilu nasional dan Pilkada. Padahal, netralitas ASN merupakan bagian penting dari menjaga kualitas demokrasi kita.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya