KPU Ngada Ajukan Dana Rp 37,1 Miliar

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada (KPUD Ngada) sudah mengajukan Rencana Kegiatan Biaya (RKB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ngada tahun 2024 mendatang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Nilainya, Rp 37, 1 miliar lebih.

Penyerahan RKB tersebut dilaksanakan oleh Ketua KPUD Ngada, Stanislaus Neke kepada Wakil Bupati Ngada, Raymundus Bena di ruang rapat Wakil Bupati Ngada belum lama ini.

Stanis Neke mengatakan, penyerahan RKB tersebut menindaklanjuti perintah KPU Pusat. Hal itu dilakukan agar KPUD segera menyerahkan desain anggaran Pilkada 2024. “Kalau NTT, kita kabupaten yang keenam, sudah menyerahkan ke Pemda,” katanya, kemarin.

Baca juga : Peran Media Penting Sampaikan Fungsi Dan Tugas DPR

Stanis Neke mengaku, memang penyerahan rencana anggaran Pilkada tahun 2024 dilakukan lebih awal. Supaya Pemda Kabupaten Ngada sudah mulai mempersiapkan anggarannya.

Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim, jelasnya, supaya di tahun anggaran 2022, Pemda mulai saving. Sehingga saat memulai tahapan, berdasarkan Permendagri 54 menyatakan, satu bulan sebelum tahapan dimulai, atau satu tahun sebelum dilakukannya pemungutan suara, Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani.

Stanis menuturkan, Pemkab Ngada saat ini sudah menyokong KPUD Ngada anggaran senilai Rp 22 miliar lebih untuk melaksanakan Pilkada Ngada tahun 2020. Namun Pilkada 2024 mendatang, pihaknya mendesain anggaran Rp 37,1 miliar lebih, lebih besar dari sebelumnya.

Baca juga : PUPR Berharap Padat Karya Irigasi Tingkatkan Daya Beli Warga Desa

Dia menjelaskan, peningkatan anggaran Pilkada Ngada tersebut disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya, jumlah pemilih yang mengalami peningkatan, maka berimplikasi pada penambahan jumlah TPS.

“Kalau jumlah TPS bertambah,berarti alat kelengkapan TPS, honor panitia juga bertambah,” ungkapnya.

Stanis menuturkan, pemilih di Kabupaten Ngada juga selalu mengalami kenaikan 4 ribu pemilih setiap periode pemilu. Sebagai contoh, Pemilu Gubernur 2013, DPT 84 ribu. Masuk ke Pemilu Legislatif 2014, DPT mengalami kenaikan menjadi 89 ribu.

Baca juga : Penerapan LCS Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Kemudian Pilkada 2015, jumlah pemilih juga mengalami kenaikan menjadi 95 ribu orang. Dari Pilkada 2015, DPT Kabupaten Ngada juga mengalami kenaikan sebanyak 103 ribu pada Pemilihan Gubernur 2018.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.