Senator Filep Minta Menko Polhukam Dengarkan Aspirasi Hak Politik OAP

RM.id  Rakyat Merdeka - Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyayangkan, tidak ada pembahasan mengenai aspirasi rakyat Papua terkait kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Papua yang diselenggarakan Kemenko Polhukam, di Jayapura, Rabu (29/5/2024).

Hadir dalam rapat tersebut, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito dan Anggota KPU Idham Kholik bersama Pj Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun.

Menurut Filep, Anggota KPU Idham Holik yang menjadi narasumber hanya membahas mengenai pentingnya faktor keamanan dalam demokrasi, pentingnya pemilu bagi pembangunan, dan eksistensi visi misi bakal calon kepala daerah yang harus disesuaikan dengan RPJMD.

Baca juga : Sultan, Hemas, Dan Yoris Mantap Satukan Visi Maju Pimpin DPD RI

Padahal, kata dia, di tanah Papua sedang gencar pembahasan hak politik OAP, bahkan telah menjadi kesepakatan MRP dan unsur lainnya di Papua.

“Yang perlu diketahui, Papua itu bukan soal keamanan saja. Mengapa setiap tahun yang dibahas terkait Pilkada hanya keamanan saja? Realisasi aspirasi masyarakat Papua sama pentingnya dengan masalah keamanan, bahkan jauh lebih penting,” tegas Filep kepada awak media, Senin (3/6/2024).

Filep berpendapat, seharusnya Menko Polhukam berdasarkan kewenangannya di bidang politik sudah mengidentifikasi aspirasi rakyat Papua melalui MRP yang menghendaki Kepala Daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah OAP.

Baca juga : Subholding Pelindo Luncurkan Sistem Drone Safety Patrol

“Memang secara regulasi bisa saja Menko Polhukam berdalil berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi dari sisi politik Menko Polhukam dapat mengambil peran bersama partai politik untuk menyikapi aspirasi rakyat melalui MRP se-tanah Papua,” ungkap Filep lagi.

Dia menyatakan, Otonomi Khusus atau Otsus memang menciptakan afirmasi. Namun jika implementasinya menjauh dari afirmasi politik OAP, maka akan hasilnya diprediksi akan sia-sia.

“Akar persoalannya boleh jadi ada pada belum terealisasi sepenuhnya aspirasi OAP melalui MRP se-tanah Papua. Hal ini sudah semestinya menjadi bahan pertimbangan bagi Menko Polhukam, utamanya menjelang gelaran Pilkada 2024 ini,” tandas Filep.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.