Dark/Light Mode
- Saudi Terima Sejumlah Usulan Indonesia dalam MoU Persiapan Haji 2027
- Saan Mustopa: 120 Usulan HMP Terkait Gibran Dibawa ke Paripurna DPR Kamis Besok
- Setiap Hari Terjadi Penipuan Umrah dan Haji, 70% Korban dari Kampung
- Produksi Semen Lebih Hijau, Indocement Manfaatkan RDF Dari Sampah
- Pendapatan Indocement Tumbuh 8,9%, Laba Tembus Rp 1,3 T
Wartawan Senior
Sebelumnya
Jangan pula ada perbedaan perlakuan: koruptor kakap yang punya koneksi “diamankan”, sementara kepala daerah tertentu bisa dicokok hampir setiap bulan. Kalau ada “pandang bulu” seperti ini, jelas merusak kepercayaan publik. Rakyat merasakan adanya ketidakadilan. Akibatnya, rakyat apatis. Kepercayaan publik tak bisa benar-benar diraih dan dipulihkan.
Kalau nanti ada lagi kepala daerah yang ditangkap, kita tidak heran. Itu wajar. Seperti rutinitas. Semacam arisan, atau menunggu giliran saja, karena akarnya tak pernah benar-benar dibabat habis secara sistematis.
Baca juga : Mamdani Dan Indonesia
Menurunkan biaya politik memang penting, tetapi korupsi akan melemah jika disertai penguatan integritas para pejabat dan keteladanan dari pucuk pimpinan. Selain itu, ada perbaikan sistem birokrasi untuk menutup semua celah. Dan yang tak kalah pentingnya: penegakan hukum yang konsisten dan adil tanpa pandang bulu.
Tanpa upaya ini, sama saja dengan memasang gembok kecil di pintu gudang yang dindingnya sudah keropos dan bolong-bolong!
Baca juga : Rutinitas Korupsi Kenapa Berulang?
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 9 November 2025 dengan judul "Gembok Kecil Di Pintu Gudang"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.