Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Penangkapan kepala daerah seperti pergantian musim: datang teratur, hanya waktunya saja yang sulit diprediksi. Ada hujan, ada panas, dan ada OTT.
Kali ini giliran Gubernur Riau Abdul Wahid. Dia terjaring OTT KPK, Senin (3/11/25). Statusnya masih terperiksa.
Abdul Wahid bukan orang sembarangan. Dia veteran politik. Sudah malang melintang di banyak arena. Dia terpilih sebagai Gubernur Riau pada Pilkada 2024.
Sebelumnya, dia menjadi anggota DPR 2019-2024. Wahid juga pernah menjabat anggota DPRD Riau dua periode, 2009 sampai 2019. Lengkap. Paripurna. Sangat berpengalaman.
“Hebatnya”, Wahid menjadi Gubernur Riau keempat yang terjaring OTT. Sebelumnya ada Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun. Kalau ini hattrick, luar biasa. Tapi kalau sudah empat kali? Rekor.
Baca juga : Seperti Api Di Musim Panas
Apa yang sudah dipelajari bangsa ini dari pengalaman dan “rekor” tersebut. Apa yang berubah? Sepertinya sangat minim.
Buktinya, ini terus berulang? Apakah bangsa ini sudah menjadi jam weker yang selalu berdering tapi tak pernah membuat siapa pun benar-benar terbangun?
KPK dan Kejaksaan melakukan OTT, rakyat berteriak, penggiat anti korupsi selalu mengingatkan, lalu semuanya kembali tertidur. Lelap. Sampai datang dering dan berita rutin itu lagi: Kepala daerah terjaring OTT.
Di titik inilah kita membutuhkan gerakan “out of the box” yang berani, menyeluruh, tegas, tanpa pandang bulu, konsisten, sistematis dan berkelanjutan. Bukan sekadar insidental. Bukan pula yang “anget-anget tahi ayam”.
Memang sudah banyak kepala daerah yang dijatuhi hukuman. Namun, hukuman yang diberikan masih dianggap ringan oleh sebagian pihak. Atau, terdakwa mendapat grasi dan pembebasan bersyarat lebih cepat dari yang diharapkan.
Baca juga : Demokrasi Di Atas Awan
Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukuman bagi pelaku korupsi tidak seberat yang seharusnya. Gampang diatur. Bahkan, tanpa hambatan bisa kembali lagi ke panggung depan politik.
Di daerah, korupsi tidak terlepas dari sikap “toleran” terhadap budaya korupsi. Salah satu akarnya, nepotisme. Di beberapa daerah; suami, istri, anak, keponakan, paman dan kerabat, seolah bersatu membentuk “perusahaan politik”.
Politik uang, tentu saja menjadi alasan klasiknya. Politik uang bisa terjadi di sistem apa pun, pemilihan langsung seperti sekarang, maupun pemilihan lewat DPRD. Karena itu, perlu dicari sistem pemilihan yang lebih baik, sehat dan demokratis.
Sama seperti puluhan tahun lalu, ketika seorang gubernur, walikota atau bupati terjaring OTT, kita lagilagi menyampaikan harapan klasik: semoga ini yang terakhir. Semoga ini menjadi pembelajaran sangat mahal.
Walaupun, kita tahu, ini bukanlah yang terakhir. Karena apa? Pendekatan- nya masih relatif sama. Belum ada yang luar biasa.
Baca juga : Belajar Dari Tiang Monorel
Tampaknya, bangsa ini tidak perlu menunggu penangkapan berikutnya. Langsung saja serang akar masalahnya. Bukan hanya menangkap kepala daerah, tapi menyasar seluruh sistem yang mendorong korupsi. Dari bawah ke atas. Perang semesta.
Pemberantasan korupsi harus keluar dari “zona nyaman”. Tidak biasabiasa saja. Mungkin bisa sedikit liar. Atau, di luar dugaan, seperti gaya salah seorang menteri yang sekarang menjadi bahan pembicaraan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
