Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah pembangunan nasional, kita sering lupa bertanya: berapa harga kemanusiaan? Ketika proyek infrastruktur dibanggakan, ketika angka investasi diumumkan dengan tepuk tangan, ketika pertumbuhan ekonomi dipersepsikan sebagai prestasi politik, ada satu pertanyaan yang makin jarang dilontarkan — siapa yang membayar tagihan sosialnya? Tidak ada pembangunan yang gratis; ada biaya yang ditanggung rakyat, hanya saja sering tidak ditulis di halaman depan laporan negara.
Kita menyaksikan warga tergusur demi pembangunan ruang kota, nelayan kehilangan mata pencaharian demi industrialisasi pesisir, petani dipaksa mengalah oleh ekspansi proyek energi dan pariwisata. Semuanya dikemas dalam kalimat “demi kepentingan strategis nasional”. Negara seakan ingin mengatakan: pengorbanan itu normal, penderitaan itu wajar, protes itu berlebihan. Di sisi lain, yang menikmati hasil pembangunan—sering kali—bukan mereka yang menanggung risikonya.
Baca juga : Negara di Meja Rapat
Amartya Sen dalam Development as Freedom mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan tentang total nilai produksi, melainkan total nilai martabat manusia. Pembangunan bernilai hanya bila ia memperluas kehidupan yang dapat dijalani manusia secara bermakna — bukan sekadar meningkatkan angka PDB sambil mengurangi ruang hidup warga. Tanpa dimensi ini, pembangunan bergeser dari kemajuan menjadi pengabaian.
Di desa, di kampung pinggiran, di pasar-pasar kecil, kita menemukan kisah yang tak pernah masuk ke laporan resmi. Keluarga yang mengungsi setelah tanahnya digusur; pedagang yang kehilangan kios karena revitalisasi; masyarakat adat yang tidak punya dokumen tanah ketika perusahaan datang dengan surat izin lengkap. Mereka jarang tampil di panggung peresmian, tetapi merekalah yang merasakan perubahan paling pahit. Harga kemanusiaan itu seperti pajak yang tak terlihat — hanya dikenakan kepada yang kecil.
Ironisnya, kebijakan kompensasi sering diperlakukan seperti hadiah, bukan keadilan. Ganti rugi dibayar lama, bantuan sosial bersyarat berbelit, dan mereka yang memprotes justru dicurigai menghambat pembangunan. Padahal tidak ada pembangunan yang berkelanjutan bila kekuasaan berdiri di atas duka warganya. Negara boleh merencanakan proyek raksasa, tetapi ia kehilangan legitimasi bila tidak melindungi yang lemah.
Kita butuh pembangunan yang mengingat manusia sebagai manusia — bukan sebagai angka penerima kompensasi, bukan sebagai “ítem terdampak,” bukan sebagai variabel statistik. Pembangunan harus memegang satu prinsip dasar: tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Itu bukan romantisme, itu jantung moral kenegaraan.
Baca juga : Kursi dan Kesadaran
Bangsa ini akan menjadi besar bukan karena betonnya tinggi atau teknologinya canggih, tetapi karena ia melindungi rakyat yang paling mudah terluka. Pada akhirnya, harga kemanusiaan bukan biaya tambahan pembangunan — itu fondasinya. Ketika manusia menjadi pusat, pembangunan akan menemukan wajahnya yang paling indah: adil, manusiawi, dan beradab.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
