Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Bangsa ini begitu rajin membicarakan “lapangan kerja,” tetapi jarang berbicara tentang “martabat kerja.” Pemerintah sibuk menunjukkan angka serapan tenaga kerja, jumlah investasi, dan pelatihan vokasi; sektor swasta memuji diri sebagai penyerap terbesar angkatan kerja; sementara para buruh dan pekerja informal berjuang agar kerja mereka tidak berubah menjadi sekadar beban hidup. Ternyata, bekerja tidak otomatis berarti hidup layak.
Di pabrik-pabrik, di pusat belanja, di layanan ojek daring, di pasar tradisional, kita mendengar keluhan yang serupa: upah yang belum cukup, jam kerja yang panjang, perlindungan minim saat sakit atau kecelakaan, tidak ada kepastian hari tua. Para pekerja yang menopang mesin ekonomi justru menjadi kelompok yang paling mudah tergantikan. Bila mereka diam, mereka dieksploitasi. Bila mereka bersuara, mereka dikatakan menghambat pertumbuhan.
ILO dalam Decent Work Agenda menegaskan bahwa pekerjaan bermartabat harus memenuhi empat unsur: kesempatan, perlindungan sosial, hak di tempat kerja, dan dialog sosial. Tanpa keempatnya, pekerjaan kehilangan nilai moralnya — menjadi aktivitas bertahan hidup, bukan jalan menuju kehidupan sejahtera. Indonesia senang berbicara mengenai investasi, tetapi belum cukup serius memastikan investasi itu tidak menindas manusia yang menggerakkannya.
Kita sering lupa bahwa deregulasi ketenagakerjaan bukan sekadar isu ekonomi, tetapi isu martabat manusia. Ketika hak pekerja dipangkas demi fleksibilitas pasar, ketika outsourcing tanpa batas menjadi “normal,” ketika status pekerja informal digunakan untuk menghindari perlindungan, yang sesungguhnya terjadi adalah pergeseran kekuasaan: modal semakin kuat, manusia semakin rapuh. Bangsa ini tak boleh membangun kemajuan di atas tulang punggung yang lelah.
Baca juga : Negara di Meja Rapat
Pekerja informal — pengemudi ojol, pedagang pasar, buruh harian bangunan — adalah kelompok yang paling tak terlihat. Mereka menghasilkan aktivitas ekonomi besar, tetapi jarang masuk dalam kategori “pekerja yang penting.” Padahal bagi negara, indikator kesejahteraan seharusnya dinilai dari sejauh mana yang paling rentan merasa aman. Sebab negara yang kuat adalah negara yang melindungi mereka yang paling mudah tersisih.
Kerja yang pantas adalah hak, bukan hadiah. Itu berarti upah yang adil, waktu istirahat yang layak, perlindungan sosial universal, dan ruang untuk bersuara. Jika bekerja tetap membuat seseorang miskin, maka ada sesuatu yang salah — bukan pada pekerjanya, tapi pada sistem ekonomi negara. Negara ada bukan untuk memaksimalkan keuntungan investor, tetapi untuk menyeimbangkan kekuasaan agar manusia tidak dikorbankan oleh logika pasar.
Kita mungkin butuh pertumbuhan ekonomi. Tetapi lebih dulu, kita butuh martabat manusia. Sebab tujuan akhir kerja bukan sekadar mendapatkan upah, tetapi menjalani hidup yang bermakna — dengan perut yang kenyang, hati yang tenang, dan masa depan yang bisa dibayangkan tanpa rasa takut. Negara yang adil bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan itu pantas untuk manusia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
